Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2020

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/289/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-balai-latihan-kerja-pada-dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kabupaten-toraja-utara

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2008

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR TAHUN ANGGARAN 2009

literasihukum.com/peraturan/8946/pedoman-penyusunan-rencana-kerja-dan-anggaran-satuan-kerja-perangkat-daerah-dan-satuan-kerja-pengelolaan-keuangan-daerah-kabupaten-luwu-timur-tahun-anggaran-2009

…pati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2008

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR TAHUN ANGGARAN 2009

literasihukum.com/peraturan/9081/pedoman-penyusunan-rencana-kerja-dan-anggaran-satuan-kerja-perangkat-daerah-dan-satuan-kerja-pengelolaan-keuangan-daerah-kabupaten-luwu-timur-tahun-anggaran-2009

…upati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2021

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA

literasihukum.com/peraturan/573/pembentukan-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-balai-latihan-kerja-pada-dinas-tenaga-kerja

…kota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 31 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0087/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 12 Sep 2018

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01

literasihukum.com/peraturan/10526/pedoman-tata-kerja-pengelolaan-proyek-fasilitas-produksi-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi-revisi-01

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0087/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revi…

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0111/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 13 Nov 2018

Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01

literasihukum.com/peraturan/5396/pedoman-tata-kerja-hubungan-masyarakat-revisi-01

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor 0111/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0057/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 05 Jul 2026

Perubahan Kedua Atas Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04

literasihukum.com/peraturan/5397/perubahan-kedua-atas-ketentuan-pedoman-tata-kerja-pengelolaan-rantai-suplai-buku-kedua-tentang-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barangjasa-revisi-04

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor 0057/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pe…

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0077/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018

Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE) Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 02 dan Perubahan Ketentuan atas Buku Kedua tentang Pelaksanaan Closed Out AFE

literasihukum.com/peraturan/10436/pedoman-tata-kerja-authorization-for-expenditure-afe-buku-kesatu-tentang-pelaksanaan-persetujuan-afe-revisi-02-dan-perubahan-ketentuan-atas-buku-kedua-tentang-pelaksanaan-closed-out-afe

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0077/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE) Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AF…

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 21 · Tahun 2023 • 12 Apr 2023

Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

literasihukum.com/peraturan/18775/hari-kerja-dan-jam-kerja-instansi-pemerintah-dan-pegawai-aparatur-sipil-negara

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 15 · Tahun 2023 • 15 Sep 2023

Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

literasihukum.com/peraturan/18229/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-6-tahun-2018-tentang-hari-kerja-dan-jam-kerja-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

…eri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi