Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~75ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 24 · Tahun 1960
• 09 Jun 1960
Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/15809/pengusutan-penuntutan-dan-pemeriksaan-tindak-pidana-korupsi
…Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan
Keputusan Presiden (Keppres) · No. 174 · Tahun 1965
• 17 Jun 1965
Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/15451/perpanjangan-waktu-kerja-tim-penyusun-rancangan-undang-undang-tindak-pidana-ekonomi
…4 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2001
• 03 Apr 2001
Perubahan Atas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
literasihukum.com/peraturan/14204/perubahan-atas-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-daerah-yang-dikeluarkan-sebelum-berlakunya-undang-undang-nomor-22-tahun-1999
…rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 2001
• 21 Nov 2001
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/17460/perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
…001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 2002
• 17 Apr 2002
Tindak Pidana Pencucian Uang
literasihukum.com/peraturan/17492/tindak-pidana-pencucian-uang
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 4 · Tahun 2009
• 21 Sep 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/15838/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
…tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kamus Hukum
Causality (kausalitas)
literasihukum.com/kamus-hukum/75/causality-kausalitas
Causality (kausalitas) Sebab musabab, hubungan sebab dan akibat; di dalam istilah Bahasa Belanda dikenal dengan “causaliteit” (hubungan sebab dan akibat).
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2014
• 01 Sep 2014
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
literasihukum.com/peraturan/1100/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak
…) Kota Pare-Pare Nomor 30 Tahun 2014 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
Peraturan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2020
• 09 Sep 2020
Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/15200/penyelesaian-uang-pengganti-yang-diputus-pengadilan-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
…utus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2022
• 01 Apr 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
literasihukum.com/peraturan/13133/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-daerah
…ntaeng Nomor 15 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH