Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 2 · Tahun 2019

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

literasihukum.com/peraturan/16268/pelimpahan-sebagian-urusan-pemerintahan-bidang-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-tahun-2019-kepada-33-tiga-puluh-tiga-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat

…ng Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 4 · Tahun 2024

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/16168/penyelenggaraan-dekonsentrasi-kepada-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat-dan-tugas-pembantuan-kepada-provinsi-di-bidang-perdagangan-tahun-anggaran-2024

…dagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga · No. 5 · Tahun 2025

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

literasihukum.com/peraturan/14370/penyelenggaraan-dekonsentrasi-kepada-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat-bidang-kepemudaan-dan-keolahragaan

…Olahraga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 5 · Tahun 2024

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/16167/petunjuk-teknis-pelaksanaan-kegiatan-dekonsentrasi-kepada-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat-dan-tugas-pembantuan-kepada-daerah-provinsi-di-bidang-perdagangan-tahun-anggaran-2024

…n 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 3 · Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

literasihukum.com/peraturan/16267/tata-cara-pelaksanaan-sebagian-urusan-pemerintahan-bidang-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-tahun-2019-yang-dilimpahkan-kepada-33-tiga-puluh-tiga-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat

…up dan Kehutanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 5 · Tahun 2025

Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/peraturan/10933/tentang-pembinaan-dan-pengawasan-kinerja-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-dalam-melaksanakan-program-strategis-nasional-pada-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah

…eri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 37 · Tahun 2016 • 22 Nov 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/925/perubahan-kedua-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-3-tahun-2014-tentang-kedudukan-keuangan-walikota-dan-wakil-walikota-parepare

…AS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2017 • 03 Apr 2017

PERJALA AN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/8092/perjala-an-dinas-dalam-negeri-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pegawai-negeri-sipil-pegawai-tidak-tetapupah-jasa-dan-mitra-kerja-satuan-kerja-perangkat-daerah

…bupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERJALA AN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PE…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 8 · Tahun 2021 • 14 Apr 2021

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/629/perubahan-kelima-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-3-tahun-2014-tentang-kedudukan-keuangan-walikota-dan-wakil-walikota-parepare

…AS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2024 • 29 Apr 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

literasihukum.com/peraturan/9452/pedoman-pelaksanaan-biaya-penunjang-operasional-bupati-dan-wakil-bupati-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-sanggau

…au Nomor 16 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU