Hasil Pencarian: Wajib Pajak

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 15 · Tahun 1951 • 10 Sep 1951

Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

literasihukum.com/peraturan/16576/penilaian-dari-bagian-bagian-pendapatan-dan-kekayaan-baik-yang-diperoleh-maupun-yang-berada-dalam-uang-asing-untuk-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-pajak-perseroan-dan-pajak-kekayaan-dan-tentang-perubahan-pajak-peralihan-1944

…n dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 201 · Tahun 2012

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Setiap Wajib Pajak

literasihukum.com/peraturan/6170/penetapan-nilai-jual-objek-pajak-tidak-kena-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-untuk-setiap-wajib-pajak

…Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Setiap Wajib Pajak

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 127/PMK.010/2016 · Tahun 2016

Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle

literasihukum.com/peraturan/15517/pengampunan-pajak-berdasarkan-undang-undang-nomor-11-tahun-2016-tentang-pengampunan-pajak-bagi-wajib-pajak-yang-memiliki-harta-tidak-langsung-melalui-special-purpose-vehicle

…mpunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 164 · Tahun 2023

Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak

literasihukum.com/peraturan/16178/tata-cara-pengenaan-pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-oleh-wajib-pajak-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu-dan-kewajiban-pelpaoran-usaha-untuk-dikukuhkan-sebagai-pengusaha-kena-pajak

…Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 39 · Tahun 1960

Penyaluran Militer Wajib Darurat Kedalam Rangka Wajib Militer

literasihukum.com/peraturan/15795/penyaluran-militer-wajib-darurat-kedalam-rangka-wajib-militer

…Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penyaluran Militer Wajib Darurat Kedalam Rangka Wajib Militer

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 44 · Tahun 2016

WAJIB TANAM DAN WAJIB ASUH POHON

literasihukum.com/peraturan/917/wajib-tanam-dan-wajib-asuh-pohon

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 44 Tahun 2016 tentang WAJIB TANAM DAN WAJIB ASUH POHON

Kamus Hukum

Keberatan pajak nomor pokok wajib pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/1641/keberatan-pajak-nomor-pokok-wajib-pajak

Keberatan pajak nomor pokok wajib pajak Upaya administratif untuk meminta peninjauan kembali terhadap penetapan atau tindakan fiskal terkait pajak nomor pokok wajib pajak. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Keberatan pajak nomor pokok wajib paja…

Opini • 18 Aug 2025

Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?

literasihukum.com/pajak-e-commerce-menyasar-umkm-untungkan-negara-rugikan-siapa

Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2020 • 23 Jun 2026

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

literasihukum.com/peraturan/7579/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak

…) Kabupaten Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2020 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2025 • 20 Jun 2026

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

literasihukum.com/peraturan/10171/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-dan-penelitian-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak-daerah

…paten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah