Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 25 · Tahun 1954
Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia
literasihukum.com/peraturan/16877/perjanjian-perjanjian-pos-sedunia
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1954 tentang Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 29 · Tahun 2025
• 08 Sep 2025
Tanda Sah Tahun 2026
literasihukum.com/peraturan/8522/tanda-sah-tahun-2026
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tanda Sah Tahun 2026
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 2019
• 18 Jul 2026
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
literasihukum.com/peraturan/11312/lain-lain-pendapatan-asli-daerah-yang-sah
…erda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 2 · Tahun 1954
Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan
literasihukum.com/peraturan/15896/mencabut-sifat-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah-dari-uang-kertas-pemerintah-yang-dikeluarkan-sebelum-penyerahan-kedaulatan
…ang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2025
PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
literasihukum.com/peraturan/8124/penghasilan-tetap-dan-penghasilan-lain-yang-sah-bagi-kepala-kampung-perangkat-kampung-dan-anggota-badan-permusyawaratan-kampung-di-kabupaten-manokwari-selatan-tahun-anggaran-2025
…Manokwari Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2022
PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT
literasihukum.com/peraturan/7813/perlindungan-pekerja-bukan-penerima-upah-dalam-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-yang-dibiayai-oleh-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tanggungjawab-sosial-lingkungan-perusahaan-danatau-sumber-anggaran-lain-yang-sah-dan-tidak-mengikat
…DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 77 · Tahun 1957
Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina
literasihukum.com/peraturan/15925/pesetujuan-mengenai-warga-negara-yang-berada-secara-tidak-sah-di-daerah-republik-indonesia-dan-republik-pilipina
…UU) Nomor 77 Tahun 1957 tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2023
Rincian Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
literasihukum.com/peraturan/11252/rincian-objek-lain-lain-pendapatan-asli-daerah-yang-sah
…Sukamara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kamus Hukum
Syarat sah perjanjian
literasihukum.com/kamus-hukum/271/syarat-sah-perjanjian
Syarat sah perjanjian Unsur yang harus dipenuhi agar perjanjian sah: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Contoh: Dalam pembahasan asas & prinsip, istilah “Syarat sah perjanjian” sering digunakan. Asas & Prinsip Ruj…
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 113 · Tahun 2012
• 06 Sep 2012
Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
literasihukum.com/peraturan/10926/tata-cara-pembuatan-dan-pengesahan-peraturan-perusahaan-serta-pembuatan-dan-pendaftaran-perjanjian-kerja-bersama
…i Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama