Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~65ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Asas keterbukaan sidang
literasihukum.com/kamus-hukum/1325/asas-keterbukaan-sidang
Asas keterbukaan sidang Prinsip dalam hukum yang menuntut penegakan prinsip keterbukaan sidang dalam praktik hukum. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas keterbukaan sidang dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Dok…
Opini
• 18 Jan 2024
International Court of Justice: Peran dalam Hukum Internasional
literasihukum.com/international-court-of-justice-peran-dalam-hukum-internasional
Artikel berisi tentang peran International Court Of Justice ICJ sebagai Peradilan Internasional dan akibat hukumnya atas putusan ICJ bagi antar negara yang berselisih
Berita
• 02 Mar 2026
PP Muhammadiyah Desak PBB Sanksi AS dan Israel
news.literasihukum.com/pp-muhammadiyah-desak-pbb-sanksi-as-dan-israel
PP Muhammadiyah menyerukan PBB menjatuhkan sanksi terhadap AS dan Israel atas eskalasi konflik Timur Tengah serta mendorong dialog dan diplomasi.
Kamus Hukum
Berita acara sidang
literasihukum.com/kamus-hukum/857/berita-acara-sidang
Berita acara sidang Dokumen dalam acara perdata berupa dokumen yang mencatat jalannya persidangan. Contoh: Penggugat melampirkan berita acara sidang saat mendaftarkan perkara. Hukum Acara Perdata Rujukan umum: HIR/RBg dan praktik peradilan…
Peraturan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 2 · Tahun 2025
• 05 Sep 2025
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
literasihukum.com/peraturan/7434/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-badan-pengawas-pemilihan-umum-badan-pengawas-pemilihan-umum-provinsi-dan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum P…
Berita
• 18 Mar 2024
MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta
news.literasihukum.com/mk-sidang-daring-caleg-tak-perlu-ke-jakarta
Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 3 · Tahun 2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
literasihukum.com/peraturan/16290/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-23-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tahun-2020-2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang…
Opini
• 08 Nov 2025
Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan
literasihukum.com/menguji-pengakuan-indonesia-terhadap-israel-tinjauan-konstitusi-politik-dan-kemanusiaan
…wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2019
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019
literasihukum.com/peraturan/10583/tata-cara-pembagian-dan-penetapan-rincian-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-umum-tambahan-setiap-kelurahan-serta-prioritas-penggunaan-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-umum-tambahan-untuk-kelurahan-di-kabupaten-maros-tahun-anggaran-2019
…Maros Nomor 13 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN DI KA…
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 29 · Tahun 2007
• 05 Sep 2007
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum
literasihukum.com/peraturan/16234/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-286prtm2005-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-departemen-pekerjaan-umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum
Pasang Iklan