Peraturan Undang-undang (UU) · No. 23 · Tahun 1956 • 29 Nov 1956

Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante

literasihukum.com/peraturan/16755/pengadilan-dan-acara-pidana-khusus-untuk-anggota-konstituante

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 21 · Tahun 1959 • 16 Nov 1959

Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15720/memperberat-ancaman-hukuman-terhadap-tindak-pidana-ekonomi

…ng-Undang (Perpu) Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 16 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

literasihukum.com/peraturan/15817/beberapa-perubahan-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana

…ng (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 24 · Tahun 1960 • 09 Jun 1960

Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15809/pengusutan-penuntutan-dan-pemeriksaan-tindak-pidana-korupsi

…Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 174 · Tahun 1965 • 17 Jun 1965

Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15451/perpanjangan-waktu-kerja-tim-penyusun-rancangan-undang-undang-tindak-pidana-ekonomi

…4 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

Kamus Hukum

Berita acara sidang

literasihukum.com/kamus-hukum/857/berita-acara-sidang

Berita acara sidang Dokumen dalam acara perdata berupa dokumen yang mencatat jalannya persidangan. Contoh: Penggugat melampirkan berita acara sidang saat mendaftarkan perkara. Hukum Acara Perdata Rujukan umum: HIR/RBg dan praktik peradilan…

Berita • 18 Mar 2024

MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta

news.literasihukum.com/mk-sidang-daring-caleg-tak-perlu-ke-jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2001 • 03 Apr 2001

Perubahan Atas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

literasihukum.com/peraturan/14204/perubahan-atas-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-daerah-yang-dikeluarkan-sebelum-berlakunya-undang-undang-nomor-22-tahun-1999

…rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 2001 • 21 Nov 2001

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/17460/perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 2002 • 17 Apr 2002

Tindak Pidana Pencucian Uang

literasihukum.com/peraturan/17492/tindak-pidana-pencucian-uang

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang