Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 6 · Tahun 2024 • 08 Jul 2026

Tata Cara Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara

literasihukum.com/peraturan/10240/tata-cara-peninjauan-kembali-revisi-dan-penetapan-rencana-detail-tata-ruang-di-ibu-kota-nusantara

…Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0057/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 05 Jul 2026

Perubahan Kedua Atas Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04

literasihukum.com/peraturan/5397/perubahan-kedua-atas-ketentuan-pedoman-tata-kerja-pengelolaan-rantai-suplai-buku-kedua-tentang-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barangjasa-revisi-04

…ja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 116 · Tahun 2021

PEDOMAN TATA CARA REVISI ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE

literasihukum.com/peraturan/2097/pedoman-tata-cara-revisi-anggaran-pada-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-kabupaten-bone

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 116 Tahun 2021 tentang PEDOMAN TATA CARA REVISI ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0077/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018

Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE) Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 02 dan Perubahan Ketentuan atas Buku Kedua tentang Pelaksanaan Closed Out AFE

literasihukum.com/peraturan/10436/pedoman-tata-kerja-authorization-for-expenditure-afe-buku-kesatu-tentang-pelaksanaan-persetujuan-afe-revisi-02-dan-perubahan-ketentuan-atas-buku-kedua-tentang-pelaksanaan-closed-out-afe

…Kerja Authorization For Expenditure (AFE) Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 02 dan Perubahan Ketentuan atas Buku Kedua tentang Pelaksanaan Closed Out AFE

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0098/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 02

literasihukum.com/peraturan/5395/pedoman-tata-kerja-pengelolaan-sumber-daya-manusia-kontraktor-kontrak-kerja-sama-revisi-02

…tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 02

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0079/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018

Pedoman Tata Kerja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01

literasihukum.com/peraturan/10434/pedoman-tata-kerja-penggunaan-jasa-pengacarakonsultan-hukum-eksternal-oleh-kontraktor-kontrak-kerja-sama-revisi-01

…ja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01

Opini • 03 Sep 2025

33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?

literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik

33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.

Opini • 08 Aug 2025

Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?

literasihukum.com/wamen-rangkap-jabatan-siapa-peduli

Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...