Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 48 · Tahun 2025 • 30 Jun 2026

Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lainnya

literasihukum.com/peraturan/5153/tata-cara-pelaksanaan-dan-pertanggungjawaban-biaya-perjalanan-dinas-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dprd-pegawai-aparatur-sipil-negara-dan-pihak-lainnya

…Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lainnya

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025 • 22 Jul 2026

Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

literasihukum.com/peraturan/12043/mekanisme-pelaksanaan-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dprd-aparatur-sipil-negara-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indramayu

…tentang Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2009

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKI BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR

literasihukum.com/peraturan/8719/biaya-perjalanan-dinas-jabatan-dalam-negeri-bagi-bupati-waki-bupati-pimpinan-dan-anggota-dprd-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-lingkup-pemerintah-daerah-kabupaten-luwu-timur

…IAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKI BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2010

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/8380/biaya-perjalanan-dinas-jabatan-dalam-negeri-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dprd-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-lingkup-pemerintah-daerah

…AYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2008

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/9084/biaya-perjalanan-dinas-jabatan-dalam-negeri-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dprd-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-lingkup-pemerintahan-daerah-kabupaten-luwu-timur

…AYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 1977

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

literasihukum.com/peraturan/6320/kedudukan-keuangan-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-dprd

…ten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1977 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2005

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG

literasihukum.com/peraturan/1842/kedudukan-protokoler-dan-keuangan-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-bantaeng

…antaeng Nomor 1 Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 85 · Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

literasihukum.com/peraturan/1679/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-sekretariat-dprd-kabupaten-cilacap

…2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 11 · Tahun 1980

MERUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970, MENGENAI PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

literasihukum.com/peraturan/2031/merubah-untuk-kedua-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-25pddprd1970-mengenai-pajak-kendaraan-di-atas-air

…BAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970, MENGENAI PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 1981

MERUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 MENGENAI PAJAK BANGSA ASING

literasihukum.com/peraturan/2012/merubah-untuk-kedua-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-33pddprd1969-mengenai-pajak-bangsa-asing

…BAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 MENGENAI PAJAK BANGSA ASING