Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 1 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

literasihukum.com/peraturan/17822/perubahan-ketiga-atas-peraturan-menteri-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-nomor-3-tahun-2020-tentang-kelas-jabatan-di-lingkungan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementeria…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 136 · Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

literasihukum.com/peraturan/16483/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-12pmk032022-tentang-nomor-pokok-wajib-pajak-bagi-wajib-pajak-orang-pribadi-wajib-pajak-badan-dan-wajib-pajak-instansi-pemerintah

…teri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 168 · Tahun 2023

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi

literasihukum.com/peraturan/16174/petunjuk-pelaksanaan-pemotongan-pajak-atas-penghasilan-sehubungan-dengan-pekerjaan-jasa-atau-kegiatan-orang-pribadi

…n Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 58 · Tahun 2023

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

literasihukum.com/peraturan/17613/tarif-pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-sehubungan-dengan-pekerjaan-jasa-atau-kegiatan-wajib-pajak-orang-pribadi

…al 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kamus Hukum

Hak Atas Data Pribadi

literasihukum.com/kamus-hukum/1434/hak-atas-data-pribadi

…ri: Istilah Umum, Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas data pribadi dapat menuntut perlindungan hukum atas haknya. | Hak atas data pribadi: Subjek hukum dapat menuntut pemenuhan dan penghormatan haknya. Sumber: Instrumen HAM | Termin…

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 4 · Tahun 2023

Satu Data Gender Dan Anak

literasihukum.com/peraturan/18446/satu-data-gender-dan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender Dan Anak

Materi Hukum • 11 Jul 2025

Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab

literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab

Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...

Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika · No. 1 · Tahun 2023

Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia

literasihukum.com/peraturan/18455/interoperabilitas-data-dalam-penyelenggaraan-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dan-satu-data-indonesia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 3 · Tahun 2024

Penyelenggara Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

literasihukum.com/peraturan/14806/penyelenggara-satu-data-indonesia-oleh-walidata-dan-produsen-data-kementerian-koordinator-bidang-kemaritiman-dan-investasi

…oordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 7 · Tahun 2023

Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Basis Data Tunggal

literasihukum.com/peraturan/18356/penyelenggaraan-satu-data-koperasi-dan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-melalui-basis-data-tunggal

…eri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Basis Data Tunggal