Hasil Pencarian: Perizinan Berusaha

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

literasihukum.com/peraturan/1841/standar-operasional-prosedur-pelayanan-perizinan-berusaha-dan-perizinan-non-berusaha-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-bone

…Perbup) Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2024 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 12 · Tahun 2024 • 07 Jun 2026

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PUBLIK NONPERIZINAN BERUSAHA

literasihukum.com/peraturan/11485/penyelenggaraan-perizinan-berusaha-dan-pelayanan-publik-nonperizinan-berusaha

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PUBLIK NONPERIZINAN BERUSAHA

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 12 · Tahun 2023

Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

literasihukum.com/peraturan/17669/pemberian-perizinan-berusaha-kemudahan-berusaha-dan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-ibu-kota-nusantara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 29 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

literasihukum.com/peraturan/15436/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2023-tentang-pemberian-perizinan-berusaha-kemudahan-berusaha-dan-fasilitas-penanaman-modal-bagi-pelaku-usaha-di-ibu-kota-nusantara

…un 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2022 • 10 Nov 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN JENEPONTO

literasihukum.com/peraturan/1261/pendelegasian-kewenangan-dan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-dan-non-perizinan-di-kabupaten-jeneponto

…upaten Jeneponto Nomor 36 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN JENEPONTO

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8390/pendelegasian-kewenangan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-pelayanan-nonperizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2024 • 10 Jun 2026

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8548/pelimpahan-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-nonperizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…aten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci

literasihukum.com/peraturan/2623/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kerinci

…ci Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

literasihukum.com/peraturan/12085/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-77-tahun-2021-tentang-pendelegasian-wewenang-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-non-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-pelalawan

…turan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 61 · Tahun 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAНА KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/8496/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-dan-perizinan-non-berusana-kepada-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-ketenagakerjaan-kabupaten-maros

…aten Maros Nomor 61 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAНА KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MAROS