Menampilkan 1120 dari 40 hasil · ~88ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 10 · Tahun 2024 • 05 Nov 2024
Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/14939/pedoman-pembentukan-dan-penyelenggaraan-layanan-terpadu-satu-atap-pekerja-migran-indonesia
…r 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 4 · Tahun 2023
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/18832/jaminan-sosial-pekerja-migran-indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 141 · Tahun 2023
Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16455/ketentuan-impor-barang-pekerja-migran-indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 31 · Tahun 2025
Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
literasihukum.com/peraturan/6428/pemeriksaan-kesehatan-medical-check-up-bagi-calon-pekerja-migran-indonesia-di-rumah-sakit-umum-daerah-dr-soehadi-prijonegoro-sragen
…en Sragen Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Peraturan Peraturan Menteri Sosial · No. 8 · Tahun 2023
Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah
literasihukum.com/peraturan/17878/penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-pekerja-migran-indonesia-bermasalah
…i Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah
Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 130 · Tahun 2024
Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15187/penguatan-tata-kelola-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
…n (Perpres) Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 2 · Tahun 2023
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/18834/tata-cara-pengenaan-sanksi-administratif-dalam-pelaksanaan-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
…ang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 29 · Tahun 2024
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17943/tunjangan-kinerja-pegawai-di-lingkungan-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
…es) Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024 • 03 Jun 2026
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III
literasihukum.com/peraturan/10364/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-bagi-peserta-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-peserta-bukan-pekerja-yang-didaftarkan-pemerintah-daerah-dengan-manfaat-pelayanan-kelas-iii
…au Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2025 • 30 Jul 2026
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/3803/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-nasional-universal-health-coverage-segmen-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-bukan-pekerja-pemerintah-daerah
…g Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.