Menampilkan 1120 dari 40 hasil · ~13ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 12 · Tahun 2024
Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029
literasihukum.com/peraturan/10763/rencana-aksi-keselamatan-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-kementerian-perencanaan-pembangunan-nasionalbadan-perencanaan-pembangunan-nasional-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan P…
Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 8 · Tahun 2025
Rencana Staretgis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2025-2029
literasihukum.com/peraturan/5798/rencana-staretgis-kementerian-perencanaan-pembangunan-nasional-badan-perencanaan-pembangunan-nasional-2025-2029
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Staretgis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2025-2…
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1a · Tahun 2014 • 30 Apr 2014
PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
literasihukum.com/peraturan/5160/pencabutan-pasal-12-13-14-dan-pasal-15-pada-peraturan-daerah-kabupaten-jeneponto-nomor-3-tahun-2012-tentang-retribusi-jasa-umum
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 1a Tahun 2014 tentang PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011 • 20 Jul 2026
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
literasihukum.com/peraturan/14380/pencabutan-peraturan-daerah-kota-bogor-dan-pasal-pasal-tentang-retribusi-daerah-yang-tidak-terkait-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah
…(Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Peraturan Mahkamah Agung · No. 1 · Tahun 2020 • 08 Jul 2026
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/14395/pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 84 · Tahun 1958
Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16024/pengubahan-pasal-pasal-16-dan-19-undang-undang-pokok-bank-indonesia-undang-undang-no-11-tahun-1953
Undang-undang (UU) Nomor 84 Tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 7 · Tahun 2025
Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
literasihukum.com/peraturan/13547/pedoman-berbagipakai-data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 11 · Tahun 2024
Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
literasihukum.com/peraturan/10764/penerapan-kebijakan-manajemen-risiko-pembangunan-nasional-lintas-sektor
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
Peraturan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia · No. 8 · Tahun 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Pangima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia
literasihukum.com/peraturan/5759/perubahan-kedua-atas-peraturan-pangima-tentara-nasional-indonesia-nomor-28-tahun-2013-tentang-tata-cara-upacara-militer-tentara-nasional-indonesia
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pangima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia · No. 15 · Tahun 2025
Perubahan Kelima atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia
literasihukum.com/peraturan/5773/perubahan-kelima-atas-peraturan-panglima-tentara-nasional-indonesia-nomor-50-tahun-2015-tentang-kepangkatan-prajurit-tentara-nasional-indonesia
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.