Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 165 · Tahun 2021
KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
literasihukum.com/peraturan/8973/kebijakan-partisipasi-anak-dalam-perencanaan-pembangunan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 165 Tahun 2021 tentang KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45 · Tahun 2023
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
literasihukum.com/peraturan/12182/pengelolaan-sampah-berbasis-partisipasi-masyarakat
…n Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 45 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 93 · Tahun 2021
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
literasihukum.com/peraturan/17792/perlakuan-pajak-penghasilan-atas-pengalihan-partisipasi-interes-pada-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi
…n Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2005
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR
literasihukum.com/peraturan/2522/transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-di-kabupaten-takalar
…abupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2005 tentang TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2016
TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/3740/transparansi-partisipasi-dan-akuntabilitas-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
…raturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 82 · Tahun 2020
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/9266/pedoman-penyelenggaraan-forum-konsultasi-publik-di-lingkungan-unit-penyelenggara-pelayanan-publik-pemerintah-kabupaten-maros
…bup) Kabupaten Maros Nomor 82 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia
literasihukum.com/optimalisasi-partisipasi-publik-online-proses-legislasi
…ebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...
Kamus Hukum
Pelayanan Publik
literasihukum.com/kamus-hukum/870/pelayanan-publik
Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait pelayanan publik. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pemohon menggugat pelayanan publik melalui mekanisme yang tersedia. | Pelayanan p…
Kamus Hukum
Asas partisipasi
literasihukum.com/kamus-hukum/1337/asas-partisipasi
Asas partisipasi Prinsip dalam hukum yang menuntut keterlibatan pihak terkait dalam proses. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas partisipasi dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum
Kamus Hukum
Badan Publik
literasihukum.com/kamus-hukum/1363/badan-publik
Badan Publik Badan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait badan publik. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat badan publik melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Unda…