Menampilkan 11–15 dari 15 hasil
· ~9ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 40 · Tahun 2011
PELAYANAN PUBLIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
literasihukum.com/peraturan/6636/pelayanan-publik-dan-partisipasi-masyarakat
…uran Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2011 tentang PELAYANAN PUBLIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45 · Tahun 2023
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
literasihukum.com/peraturan/12182/pengelolaan-sampah-berbasis-partisipasi-masyarakat
…n Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 45 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 93 · Tahun 2021
Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
literasihukum.com/peraturan/17792/perlakuan-pajak-penghasilan-atas-pengalihan-partisipasi-interes-pada-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi
…n Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2005
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR
literasihukum.com/peraturan/2522/transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-di-kabupaten-takalar
…abupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2005 tentang TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2016
TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/3740/transparansi-partisipasi-dan-akuntabilitas-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
…raturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
