Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~117ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 128 · Tahun 2016
• 07 Jun 2026
Penggunaan Surplus Anggaran Pada Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
literasihukum.com/peraturan/12171/penggunaan-surplus-anggaran-pada-satuan-kerjaunit-kerja-perangkat-daerah-yang-menerapkan-pola-penggelolaan-keuangan-badan-layanan-umum-daerah
…tang Penggunaan Surplus Anggaran Pada Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955
• 16 Jul 2026
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953
…i Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan · No. 47 · Tahun 2013
• 11 Jul 2026
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
literasihukum.com/peraturan/15450/tata-cara-mempersiapkan-rancangan-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesehatan-di-lingkungan-kementerian-kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2025
• 10 Jul 2026
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 - 2045
literasihukum.com/peraturan/5902/grand-design-pembangunan-kependudukan-gdpk-kabupaten-sumba-timur-tahun-2025-2045
…abupaten Sumba Timur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 - 2045
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025
• 04 Jul 2026
Pedoman Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
literasihukum.com/peraturan/1180/pedoman-disiplin-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-pppk-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-konawe-kepulauan
…Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 16 · Tahun 2025
Administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB
literasihukum.com/peraturan/1144/administrasi-pembayaran-pkb-bbnkb-opsen-pkb-dan-opsen-bbnkb
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2025 tentang Administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1954
Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya
literasihukum.com/peraturan/15894/guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-yang-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-indonesia-1948-no-141-untuk-selanjutnya
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1957
Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/15921/menetapkan-undang-undang-darurat-nomor-14-tahun-1952-tentang-perubahan-dan-penambahan-peraturan-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-dan-pajak-kekayaan-lembaran-negara-tahun-1952-no-87-sebagai-undang-undang
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Seb…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1953
Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/17412/menetapkan-undang-undang-darurat-nomor-2-tahun-1952-tentang-kenaikan-tarip-pengenaan-pajak-perseroan-untuk-tahun-dinas-1952-lembaran-negara-nomor-2-tahun-1952-sebagai-undang-undang
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1953 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2025
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025
literasihukum.com/peraturan/9006/pedoman-penetapan-penghasilan-tetap-pemerintah-lembang-tunjangan-pemerintah-lembang-badan-permusyawaratan-lembang-tambahan-penghasilan-kepala-lembang-honorarium-pkpkl-ppkl-standar-biaya-perjalanan-dinas-dan-biaya-transport-di-lembang-tahun-anggaran-2025
…H LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025