Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~123ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
KPK
literasihukum.com/kamus-hukum/388/kpk
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi: lembaga yang menangani pencegahan dan penindakan korupsi. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "KPK" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik dan lit…
Kamus Hukum
Kepatuhan pkpu
literasihukum.com/kamus-hukum/1705/kepatuhan-pkpu
Kepatuhan pkpu Ketaatan terhadap persyaratan hukum, tata kelola, keterbukaan, atau pengendalian internal terkait pkpu. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Kepatuhan pkpu: Kepatuhan membantu menekan risiko tanggung jawab, sanksi, dan…
Kamus Hukum
Memori Pk
literasihukum.com/kamus-hukum/1779/memori-pk
Memori Pk Memori Pk adalah istilah prosedural terkait memori pk. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, memori pk memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Rujukan: Herziene Indonesisch Reglement / Rechtsre…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 47 · Tahun 2022
• 19 Apr 2022
Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pkb) Bagi Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara
literasihukum.com/peraturan/12863/pelaksanaan-pengembangan-keprofesian-berkelanjutan-pkb-bagi-guru-dan-pengawas-sekolah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-batu-bara
…Batu Bara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pkb) Bagi Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2015
• 01 Jun 2026
Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/peraturan/14501/kebijakan-transisional-pelaksanaan-urusan-pemerintahan-kabupaten-bandung-barat-setelah-ditetapkannya-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah
…ijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 14 · Tahun 2024
• 01 Jul 2026
Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Subulussalam Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/13863/rencana-kerja-pemerintah-kota-rkpk-subulussalam-tahun-2025
…(Perwali) Kota Subulussalam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Subulussalam Tahun 2025
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1953
• 25 Jun 2026
Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
literasihukum.com/peraturan/17383/pengubahan-bea-pembubaran-yang-ditetapkan-dalam-pasal-5-ayat-2-jachtordonnantie-java-en-madura-1940-staatsblad-1939-nr-733
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 128 · Tahun 2016
• 07 Jun 2026
Penggunaan Surplus Anggaran Pada Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
literasihukum.com/peraturan/12171/penggunaan-surplus-anggaran-pada-satuan-kerjaunit-kerja-perangkat-daerah-yang-menerapkan-pola-penggelolaan-keuangan-badan-layanan-umum-daerah
…tang Penggunaan Surplus Anggaran Pada Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955
• 16 Jul 2026
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953
…i Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan · No. 47 · Tahun 2013
• 11 Jul 2026
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
literasihukum.com/peraturan/15450/tata-cara-mempersiapkan-rancangan-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesehatan-di-lingkungan-kementerian-kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan