Menampilkan 1120 dari 200 hasil · ~123ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
KPK
literasihukum.com/kamus-hukum/388/kpk
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi: lembaga yang menangani pencegahan dan penindakan korupsi. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "KPK" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik dan lit…
Kamus Hukum
Kepatuhan pkpu
literasihukum.com/kamus-hukum/1705/kepatuhan-pkpu
Kepatuhan pkpu Ketaatan terhadap persyaratan hukum, tata kelola, keterbukaan, atau pengendalian internal terkait pkpu. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Kepatuhan pkpu: Kepatuhan membantu menekan risiko tanggung jawab, sanksi, dan…
Kamus Hukum
Memori Pk
literasihukum.com/kamus-hukum/1779/memori-pk
Memori Pk Memori Pk adalah istilah prosedural terkait memori pk. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, memori pk memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Rujukan: Herziene Indonesisch Reglement / Rechtsre…
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 47 · Tahun 2022 • 19 Apr 2022
Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pkb) Bagi Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara
literasihukum.com/peraturan/12863/pelaksanaan-pengembangan-keprofesian-berkelanjutan-pkb-bagi-guru-dan-pengawas-sekolah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-batu-bara
…Batu Bara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pkb) Bagi Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2015 • 01 Jun 2026
Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/peraturan/14501/kebijakan-transisional-pelaksanaan-urusan-pemerintahan-kabupaten-bandung-barat-setelah-ditetapkannya-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah
…ijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 14 · Tahun 2024 • 01 Jul 2026
Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Subulussalam Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/13863/rencana-kerja-pemerintah-kota-rkpk-subulussalam-tahun-2025
…(Perwali) Kota Subulussalam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Subulussalam Tahun 2025
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1953 • 25 Jun 2026
Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
literasihukum.com/peraturan/17383/pengubahan-bea-pembubaran-yang-ditetapkan-dalam-pasal-5-ayat-2-jachtordonnantie-java-en-madura-1940-staatsblad-1939-nr-733
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 128 · Tahun 2016 • 07 Jun 2026
Penggunaan Surplus Anggaran Pada Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
literasihukum.com/peraturan/12171/penggunaan-surplus-anggaran-pada-satuan-kerjaunit-kerja-perangkat-daerah-yang-menerapkan-pola-penggelolaan-keuangan-badan-layanan-umum-daerah
…tang Penggunaan Surplus Anggaran Pada Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955 • 16 Jul 2026
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953
…i Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan · No. 47 · Tahun 2013 • 11 Jul 2026
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
literasihukum.com/peraturan/15450/tata-cara-mempersiapkan-rancangan-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesehatan-di-lingkungan-kementerian-kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.