Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 29 Apr 2026
Sinyal Hijau untuk Tragedi: Celah Hukum di Bekasi Timur 2026
literasihukum.com/tabrakan-kereta-api-bekasi-timur-2026
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelalaian hukum PT KAI, celah perlintasan liar, dan hak korban menuntut ganti rugi.
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 8 · Tahun 2024
• 19 Sep 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/15007/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-13-tahun-2020-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan…
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 9 · Tahun 2024
• 19 Sep 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/15006/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-16-tahun-2020-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-di-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kemen…
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 1 · Tahun 2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Kelola Alat Angkutan Bermotor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/16293/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tentang-tata-kelola-alat-angkutan-bermotor-di-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Kelola Alat Angkutan Bermotor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 11 · Tahun 2022
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/18434/perubahan-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-13-tahun-2020-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementrian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perum…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1975
• 24 Nov 1975
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
literasihukum.com/peraturan/17078/perubahan-undang-undang-nomor-16-tahun-1969-tentang-susunan-dan-kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
…n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 2019
• 30 Sep 2019
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
literasihukum.com/peraturan/15513/perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-17-tahun-2014-tentang-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-daerah-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
…g Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 2003
• 31 Jul 2026
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
literasihukum.com/peraturan/17526/susunan-dan-kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-daerah-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
…ang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 2 · Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
literasihukum.com/peraturan/15616/pelaksanaan-undang-undang-nomor-16-tahun-1969-tentang-susunan-dan-kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-5-tahun-1975
…n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 2 · Tahun 1970
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
literasihukum.com/peraturan/15605/pelaksanaan-undang-undang-nomor-16-tahun-1969-tentang-susunan-dan-kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
…Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah