Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~134ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 4 · Tahun 2025
Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri
literasihukum.com/peraturan/14451/besaran-persyaratan-dan-tata-cara-pengenaan-tarif-sampai-dengan-rp000-nol-rupiah-atau-0-nol-persen-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berlaku-pada-kementerian-dalam-negeri
…l Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 9 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
literasihukum.com/peraturan/13991/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-dalam-negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 137 · Tahun 2022
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
literasihukum.com/peraturan/18830/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-dalam-negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 16 · Tahun 2024
Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/peraturan/15083/pedoman-keprotokolan-di-kementerian-dalam-negeri-dan-pemerintahan-daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 13 · Tahun 2011
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/17829/pedoman-pelaksanaan-tugas-kehumasan-di-lingkungan-kementerian-dalam-negeri-dan-pemerintah-daerah
…alam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 3 · Tahun 2025
Pembentukan Produk Hukum di Kementerian Dalam Negeri
literasihukum.com/peraturan/14453/pembentukan-produk-hukum-di-kementerian-dalam-negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum di Kementerian Dalam Negeri
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 33 · Tahun 2022
Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri
literasihukum.com/peraturan/18674/penyelenggaraan-dekonsentrasi-dan-tugas-pembantuan-lingkup-kementerian-dalam-negeri
…ri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 22 · Tahun 2024
Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/14460/penyelenggaraan-dekonsentrasi-kepada-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat-dan-tugas-pembantuan-lingkup-kementerian-dalam-negeri-tahun-anggaran-2025
…Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 1 · Tahun 2025
Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri
literasihukum.com/peraturan/14603/penyelenggaraan-layanan-administrasi-dan-layanan-konsultasi-di-kementerian-dalam-negeri
…Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 8 · Tahun 2011
Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
literasihukum.com/peraturan/8854/percepatan-penyelenggaraan-pelayanan-terpadu-di-lingkungan-kementerian-dalam-negeri
…eri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri