Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~109ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 56 · Tahun 2020
• 20 Nov 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BPJS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
literasihukum.com/peraturan/680/perubahan-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-36-tahun-2017-tentang-pelaksanaan-pelayanan-kesehatan-untuk-pasien-non-bpjs-pemerintah-daerah-kota-parepare
…TURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BPJS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2021
• 02 Nov 2021
PEMBAGIAN PENGGUNAAN DANA KLAIM PASIEN COVID-19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA
literasihukum.com/peraturan/9303/pembagian-penggunaan-dana-klaim-pasien-covid-19-pada-rumah-sakit-umum-daerah-lakipadada
…Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2021 tentang PEMBAGIAN PENGGUNAAN DANA KLAIM PASIEN COVID-19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2025
Pengelolaan Dana Pendamping Untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Kurang Mampu Terkendala Pembiayaan Kesehatan
literasihukum.com/peraturan/14103/pengelolaan-dana-pendamping-untuk-pembiayaan-pelayanan-kesehatan-bagi-pasien-kurang-mampu-terkendala-pembiayaan-kesehatan
…Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Pendamping Untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Kurang Mampu Terkendala Pembiayaan Kesehatan
Opini
• 22 Feb 2024
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
literasihukum.com/hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-daerah
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 2001
• 21 Nov 2001
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/17459/otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2008
• 16 Apr 2008
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/15846/perubahan-atas-undang-undang-nomor-21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua
…erpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Kamus Hukum
Asas otonomi daerah
literasihukum.com/kamus-hukum/1336/asas-otonomi-daerah
…ang menuntut kewenangan daerah mengatur rumah tangganya. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas otonomi daerah dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 31 · Tahun 2024
• 14 Nov 2024
PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN YANG DIDANAI DENGAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
literasihukum.com/peraturan/2943/pemantauan-dan-evaluasi-terhadap-pelaksanaan-pembangunan-di-kabupaten-yang-didanai-dengan-penerimaan-dalam-rangka-otonomi-khusus
…TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN YANG DIDANAI DENGAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 2021
• 19 Jul 2026
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/15130/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua
…Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 106 · Tahun 2021
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/17774/kewenangan-dan-kelembagaan-pelaksanaan-kebijakan-otonomi-khusus-provinsi-papua
…rintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua