Hasil Pencarian: Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 15 · Tahun 1951 • 10 Sep 1951

Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

literasihukum.com/peraturan/16576/penilaian-dari-bagian-bagian-pendapatan-dan-kekayaan-baik-yang-diperoleh-maupun-yang-berada-dalam-uang-asing-untuk-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-pajak-perseroan-dan-pajak-kekayaan-dan-tentang-perubahan-pajak-peralihan-1944

…ng-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 tentang Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan da…

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2022 • 21 Nov 2022

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

literasihukum.com/peraturan/18519/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-dan-laporan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional

…la Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasio…

Peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 36 · Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

literasihukum.com/peraturan/18414/pencabutan-peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-54-tahun-2017-tentang-tata-cara-pelaporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-dan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-energi-dan-sumber-daya-mineral

…teri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 56 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

literasihukum.com/peraturan/5323/perubahan-ketiga-atas-peraturan-gubernur-nomor-017-tahun-2017-tentang-laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-dan-laporan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan

…ntang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024 • 26 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024 • 15 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025 • 29 Sep 2025

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 10 · Tahun 2025 • 23 Sep 2025

Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7437/tata-cara-pelayanan-pengaduan-permasalahan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 3 · Tahun 2025 • 04 Jun 2026

Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14560/kerja-sama-di-lingkungan-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 4 · Tahun 2025 • 03 Jun 2026

Tata Naskah Dinas Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14559/tata-naskah-dinas-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hak Asasi Manusia