Berita • 18 Sep 2025

Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Ditolak MK, Pemohon Dianggap Tak Punya Kedudukan Hukum

news.literasihukum.com/uji-materi-syarat-pendidikan-polisi-ditolak-mk-pemohon-dianggap-tak-punya-kedudukan-hukum

MK tolak uji materi syarat pendidikan polisi (SMU/sederajat). Pemohon dianggap tak punya kedudukan hukum. Simak alasan Mahkamah Konstitusi selengkapnya

Berita • 19 Mar 2024

Persiapan Gugatan Sengketa Hasil Pemilu 2024: Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran Bersiap Hadapi Proses Hukum

news.literasihukum.com/persiapan-gugatan-sengketa-hasil-pemilu-2024

Tim hukum dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersiap untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu presiden setelah Kom...

Berita • 20 Jul 2025

Pengesahan RKUHAP Ditunda, Pembahasan Lanjut Setelah Reses DPR

news.literasihukum.com/dpr-tunda-rkuhap-di-tengah-kritik

Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan RUU kru...

Berita • 16 Jan 2025

KPK Periksa Plt. Dirjen Imigrasi Saffar Godam dalam Kasus Dugaan Suap Hasto

news.literasihukum.com/kpk-periksa-plt-dirjen-imigrasi-saffar-godam-dalam-kasus-dugaan-suap-hasto

KPK memanggil Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Godam, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto. Pelajari lebih lanjut detail kasusnya di sini!

Berita • 16 Jan 2025

Ketua KPK Tegaskan Pentingnya Penuntasan Kasus Hasto Kristiyanto

news.literasihukum.com/ketua-kpk-tegaskan-pentingnya-penuntasan-kasus-hasto-kristiyanto

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto harus segera diselesaikan. KPK terus mendalami bukti dan saksi terkait kasus...

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 17 Feb 2023

Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?

news.literasihukum.com/langkah-hukum-deforestasi-di-papua

Artikel ini membahas mengenai Deforestasi di Papua yang berakibat terancamnya hak masyarakat ada di Papua. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil dalam persoalaan ini? yuk simak artikel berikut in...

Berita • 29 Feb 2024

Hak Angket Kecurangan Pilpres: Masinton PDI-P Dorong Langkah untuk Keadilan dan Demokrasi

news.literasihukum.com/hak-angket-kecurangan-pilpres

…raksi PDI-P, Masinton Pasaribu, meyakini bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 akan diadakan di parleme...

Berita • 14 Mar 2024

ASN Pria Kini Berhak Cuti 'Ayah' Saat Istri Melahirkan! Ini Durasinya

news.literasihukum.com/asn-kini-berhak-cuti-saat-istri-melahirkan

Pemerintah sedang merancang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RPP ini akan mengatur ten...