Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~14ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 24 Mar 2024
Ganjar dan Mahfud MD Ajukan Gugatan ke MK, Minta Diskualifikasi Pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden 2024
news.literasihukum.com/ganjar-dan-mahfud-md-ajukan-gugatan-ke-mk
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dar...
Berita
• 02 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.
Berita
• 07 Apr 2026
Viral Seruan “Jatuhkan Prabowo”, Fahri Hamzah Minta Publik Tetap di Koridor Konstitusi
news.literasihukum.com/viral-seruan-jatuhkan-prabowo-fahri-hamzah-minta-publik-tetap-di-koridor-konstitusi
Fahri Hamzah imbau publik taat konstitusi terkait seruan jatuhkan Prabowo. Tindakan inkonstitusional berisiko picu kekacauan. Simak selengkapnya!
Berita
• 11 Jun 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menepis Klaim Penyitaan Telepon Hasto Kristiyanto Tidak Sesuai Prosedur
news.literasihukum.com/komisi-pemberantasan-korupsi-menepis-klaim-hasto
…si (KPK) membantah klaim bahwa penyitaan telepon seluler milik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang sedang dipegang oleh a...
Berita
• 15 May 2024
KPU Minta MK Tolak Gugatan PDI-P Soal Hasil Pemilu di Jambi
news.literasihukum.com/kpu-minta-mk-tolak-gugatan-pdi-p
…um (KPU) meminta Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jambi Da...
Berita
• 06 Jan 2024
JagaPemilu.com Diluncurkan
news.literasihukum.com/jagapemilucom-diluncurkan-wadah-pelaporan-pelanggaran-pemilu-2024
JagaPemilu.com, sebuah platform pelaporan pelanggaran pemilu, secara resmi diperkenalkan pada Jumat (5/1/2024) di Jakarta. Tujuan utama platform ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe...
Berita
• 29 Feb 2024
Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara
news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn
Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...
Berita
• 29 May 2024
PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Hal Biasa
news.literasihukum.com/pdi-p-tolak-revisi-uu-mk
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain untuk bersama-sama menolak pengesahan Rancangan Un...
Berita
• 16 May 2024
KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah
news.literasihukum.com/kpu-bantah-gugatan-pdi-p-2024
KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.
Berita
• 17 May 2024
DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan
news.literasihukum.com/dpr-abaikan-masukan-publik-revisi-uu-mk
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.