Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 08 May 2024
KPU Bantah Pengaruh Anggota PKS dalam Perolehan Suara NasDem di Sorong
news.literasihukum.com/kpu-bantah-pengaruh-pks-suara-nasdem-di-sorong
KPU tolak klaim pengaruh suara NasDem oleh anggota PKS di Sorong dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
Berita
• 03 Jun 2024
Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi yang Independen?
news.literasihukum.com/pansel-kpk-melahirkan-pemimpin-anti-korupsi
Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) masa jabatan 2024-2029 menghadapi tantangan berat. Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi?
Berita
• 02 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.
Berita
• 15 Sep 2025
Istana Tegaskan Belum Ada Surpres Pergantian Kapolri di Tengah Isu Reformasi Polri
news.literasihukum.com/istana-tegaskan-belum-ada-surpres-pergantian-kapolri-di-tengah-isu-reformasi-polri
Istana membantah telah mengirim Surpres pergantian Kapolri Listyo Sigit ke DPR. Namun, isu ini terus menguat seiring rencana reformasi Polri oleh Presiden.
Berita
• 29 Feb 2024
Hak Angket Kecurangan Pilpres: Masinton PDI-P Dorong Langkah untuk Keadilan dan Demokrasi
news.literasihukum.com/hak-angket-kecurangan-pilpres
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, meyakini bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 akan diadakan di parleme...
Berita
• 16 May 2024
KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah
news.literasihukum.com/kpu-bantah-gugatan-pdi-p-2024
KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.
Berita
• 12 Feb 2024
Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
news.literasihukum.com/dirty-vote-kecurangan-pemilu-2024
Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...
Berita
• 08 Jan 2026
Sejarah Baru: MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara karena Politik Uang Terstruktur
news.literasihukum.com/mk-diskualifikasi-seluruh-paslon-barito-utara-2026
…kasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat terbukti melakukan politik uang masif. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) total
Berita
• 19 Jul 2025
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Mulai 2029, Sistem Lima Kotak Berakhir
news.literasihukum.com/mk-putuskan-pemilu-nasional-dan-daerah-dipisah-mulai-2029-sistem-lima-kotak-berakhir
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengubah sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dengan memisahkan antara pemilihan tingkat nasional dan daerah
Berita
• 20 Mar 2026
Prabowo Isyaratkan Perang AS-Israel vs Iran Jadi Faktor Kuat Evaluasi BoP
news.literasihukum.com/prabowo-isyaratkan-perang-as-israel-vs-iran-jadi-faktor-kuat-evaluasi-bop
Presiden Prabowo mengisyaratkan perang AS-Israel melawan Iran menjadi faktor penting dalam evaluasi posisi Indonesia di Board of Peace atau BoP.