Hasil Pencarian: Bank Indonesia

Kamus Hukum

Hak atas kerahasiaan bank

literasihukum.com/kamus-hukum/1450/hak-atas-kerahasiaan-bank

Hak atas kerahasiaan bank Hak atau kepentingan yang diakui hukum terkait kerahasiaan bank. Kategori: Istilah Umum Contoh: Hak atas kerahasiaan bank: Subjek hukum dapat menuntut pemenuhan dan penghormatan haknya. Sumber: Terminologi hukum um…

Kamus Hukum

Pelanggaran kerahasiaan bank

literasihukum.com/kamus-hukum/1898/pelanggaran-kerahasiaan-bank

Pelanggaran kerahasiaan bank Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau larangan hukum berkaitan dengan kerahasiaan bank. Kategori: Istilah Umum Contoh: Pelanggaran kerahasiaan bank: Penilaiannya bergantung pada unsur, kerugian, dan…

Kamus Hukum

Perlindungan kerahasiaan bank

literasihukum.com/kamus-hukum/2421/perlindungan-kerahasiaan-bank

Perlindungan kerahasiaan bank Upaya hukum, norma, atau mekanisme yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan kerahasiaan bank. Kategori: Istilah Umum Contoh: Perlindungan kerahasiaan bank: Perlindungan biasanya dinilai dari kewajiban, laran…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1966 • 08 Nov 1966

Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

literasihukum.com/peraturan/16939/keanggotaan-kembali-republik-indonesia-dalam-dana-moneter-inernasional-international-monetary-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development

…bali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 1966 • 08 Nov 1966

Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)

literasihukum.com/peraturan/16940/keanggotaan-republik-indonesia-dalam-bank-pembangunan-asia-asian-devolepment-bank

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955 • 16 Jul 2026

Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953

…Tahun 1955 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1957

Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

literasihukum.com/peraturan/16018/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-daripada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1953-no-40

…Tahun 1957 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (…

Kamus Hukum

BI

literasihukum.com/kamus-hukum/1069/bi

BI Bank Indonesia; bank sentral yang memiliki kewenangan tertentu di bidang moneter dan sistem pembayaran. Contoh: Dalam pembiayaan, bi menjadi dokumen/konsep penting untuk mengelola risiko. Perbankan & Keuangan Rujukan umum: perbankan, pem…

Materi Hukum • 31 Jul 2025

Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia

literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia

Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 21 · Tahun 2024 • 20 Nov 2024

Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/14443/pengelolaan-bank-perekonomian-rakyat-milik-pemerintah-daerah-dan-bank-perekonomian-rakyat-syariah-milik-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah