Berita • 12 Feb 2024

Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

news.literasihukum.com/en/dirty-vote-a-documentary-film-exposing-the-2024-election-fraud

Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...

Berita • 16 Jan 2025

Uang Rp 21 Miliar di Rumah Eks Ketua PN Surabaya Ditemukan, Mafia Peradilan Semakin Terungkap

news.literasihukum.com/en/idr-21-billion-found-in-former-head-of-surabaya-district-courts-house-judicial-mafia-increasingly-exposed

Penemuan uang Rp 21 miliar di rumah mantan Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono, mengungkap lebih dalam dugaan mafia peradilan dan mendorong reformasi besar di Mahkamah Agung.

Berita • 02 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-abolishes-the-presidential-threshold-declares-it-contradictory-to-the-1945-constitution

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.

Berita • 15 Sep 2025

Analisis Tuntutan "17+8": Ujian Nyata bagi Komitmen Hukum Pemerintah dan DPR

news.literasihukum.com/en/analysis-of-the-178-demands-a-real-test-for-the-government-and-dprs-legal-commitment

Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.

Berita • 25 Dec 2025

Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi

news.literasihukum.com/en/the-attorney-generals-office-showcases-6t-of-confiscated-funds-from-corruption-cases

Kejagung sita Rp6,6 T aset korupsi. Prabowo: Lawan Serakahnomics!

Berita • 26 Sep 2025

Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”

news.literasihukum.com/en/a-disastrous-cooperation-agreement-contents-of-the-clause-on-confidentiality-of-events-in-the-implementation-of-free-nutritious-meals

Bagaimana jika perjanjian katering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...

Berita • 01 Jan 2026

Vonis Kasus Prada Lucky: 22 Prajurit TNI AD Dipecat dan Dipenjara

news.literasihukum.com/en/prada-lucky-case-verdict-22-indonesian-army-soldiers-dismissed-and-imprisoned

Pengadilan Militer III-15 Kupang memvonis 22 prajurit TNI AD dalam kasus tewasnya Prada Lucky: penjara di bawah 10 tahun, dipecat, dan restitusi.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 108/2025 Berlaku: DJP Bisa Akses Laporan E-Wallet dan Aset Kripto, Ini Skema dan Jadwalnya

news.literasihukum.com/en/regulation-of-minister-of-finance-pmk-1082025-effective-the-directorate-general-of-taxes-djp-can-access-e-wallet-reports-and-crypto-assets-here-are-the-scheme-and-schedule

PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…

Berita • 17 Jan 2026

Direktur CIA Temui Presiden Interim Venezuela di Caracas, Bahas Kerja Sama hingga Isu Narkotika

news.literasihukum.com/en/cia-director-meets-with-interim-president-of-venezuela-in-caracas-discussing-cooperation-and-narcotics-issues

Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) John Ratcliffe melakukan kunjungan ke Caracas dan bertemu Presiden interim Venezuela, Delcy Rodríguez.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/en/regulation-of-the-minister-of-finance-962025-revision-of-regulations-on-the-settlement-of-alleged-criminal-offenses-in-excise-without-investigation-effective-january-14-2026

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.