Berita • 24 Dec 2024

Rencana Amnesti untuk Koruptor Tunggu Arahan Presiden

news.literasihukum.com/rencana-amnesti-untuk-koruptor-tunggu-arahan-presiden

JAKARTA, LITERASI HUKUM - Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegask...

Berita • 18 Sep 2025

MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang

news.literasihukum.com/mk-pembentuk-uu-perlu-tinjau-ulang-batas-wilayah-kota-bontang

MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.

Berita • 12 Jun 2024

MK Tolak Permohonan PBB Terkait Pengisian Anggota DPRD Bulungan Dapil 1

news.literasihukum.com/mk-tolak-permohonan-pbb

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak Permohonan Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) terkait pengisian calon anggota DPRD Bulungan di...

Berita • 20 Jan 2026

MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum

news.literasihukum.com/mk-kolumnis-kontributor-lepas-dilindungi-hukum

MK tegaskan kolumnis & kontributor lepas tetap dilindungi hukum. Perlindungan via UU Pers jika penuhi syarat wartawan, atau UU lain terkait HAM.

Berita • 06 Mar 2024

Patuhi Putusan MK, Menkopolhukam Pastikan Pilkada November 2024

news.literasihukum.com/putusan-mk-pilkada-november-2024

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan bahwa pemerintah akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan kepala dae...

Berita • 02 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945

news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.

Berita • 12 Jan 2026

Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK

news.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti

Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.

Berita • 06 Mar 2026

PN Jakarta Pusat Vonis Bebas Delpedro Marhaen Dalam Perkara Hasutan Demo 2025

news.literasihukum.com/pn-jakarta-pusat-vonis-bebas-delpedro-marhaen-dalam-perkara-hasutan-demo-2025

Majelis hakim PN Jakarta Pusat memvonis bebas Delpedro Marhaen dkk dari dakwaan penghasutan demo karena jaksa gagal membuktikan unsur berita bohong.

Berita • 17 May 2024

Mantan Wapres Jusuf Kalla Hadir Sebagai Saksi Meringankan di Sidang Tipikor Karen Agustiawan

news.literasihukum.com/mantan-wapres-jusuf-kalla-hadir-sebagai-saksi

Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Kamis (16/5/2024) untuk memberikan kesaksian sebagai saksi meringankan.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...