Menampilkan 171–180 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 26 Mar 2024
Anies-Muhaimin Hadir Langsung di Sidang Perdana MK: Bacakan Kalimat Pembuka
news.literasihukum.com/en/anies-muhaimin-directly-attended-the-first-hearing-of-the-constitutional-court-read-the-opening-remarks
Jakarta, Literasi Hukum - Anies-Muhaimin dijadwalkan untuk menghadiri sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (27/3/2024). Mereka...
Berita
• 17 May 2024
DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan
news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-ignores-public-input-revision-of-the-constitutional-court-law-continues
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
Berita
• 14 Jan 2025
LM, Anak Nikita Mirzani, Bantah Hamil dan Aborsi dalam Kasus Dugaan Asusila
news.literasihukum.com/en/lm-nikita-mirzanis-child-denies-pregnancy-and-abortion-in-alleged-immorality-case
Jakarta, Literasi Hukum – LM, anak dari selebriti Nikita Mirzani, membuat pengakuan mengejutkan setelah kabur dari rumah aman dan mendatangi kantor pengacara Razman Arif Nasution. Razman merupakan kua...
Berita
• 15 Jan 2025
Eks Ketua PN Surabaya Terjerat Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur, Rp 21 Miliar Diamankan
news.literasihukum.com/en/former-head-of-surabaya-district-court-implicated-in-bribery-case-regarding-ronald-tannurs-acquittal-idr-21-billion-secured
Jakarta, LITERASI HUKUM— Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rudi Suparmono, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus suap terkait vonis bebas pelaku penganiayaan berat,...
Berita
• 22 Sep 2025
Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”: Publik Kian Sensitif, Korlantas Bekukan Sementara Sirene–Strobo
news.literasihukum.com/en/the-stop-tot-tot-wuk-wuk-movement-public-increasingly-sensitive-national-traffic-police-temporarily-freeze-sirens-strobes
Korlantas hentikan sementara sirene–strobo; gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” soroti privilese dan perilaku pejabat di ruang publik.
Berita
• 23 Jul 2025
DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung
news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-considers-plans-to-limit-the-term-of-office-for-supreme-court-justices
Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya usia pensiun bagi perwira tinggi TNI diperpanjang dan usulan serupa...
Berita
• 18 Jul 2025
Terbukti Korupsi Impor Gula, Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
news.literasihukum.com/en/found-guilty-of-sugar-import-corruption-former-minister-of-trade-tom-lembong-sentenced-to-45-years-in-prison
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan kepada mantan Menteri Perdagangan periode 2015...
Berita
• 23 Sep 2025
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-approves-bill-on-asset-forfeiture-officially-included-in-the-2025-2026-national-legislation-program
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.
Berita
• 29 Sep 2025
Pencabutan ID Pers Jurnalis CNN: Istana Buka Suara, Dewan Pers Turun Tangan
news.literasihukum.com/en/revocation-of-cnn-journalists-press-id-the-palace-speaks-out-the-press-council-intervenes
Mensesneg buka suara soal pencabutan ID Pers jurnalis CNN Indonesia usai bertanya ke Presiden. Dewan Pers minta akses liputan segera dipulihkan.
Berita
• 17 Sep 2025
LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers
news.literasihukum.com/en/lbh-pers-states-minister-amrans-lawsuit-against-tempo-is-odd-and-ignores-the-press-law
LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).