Menampilkan 171–180 dari 200 hasil
· ~101ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 24 Mar 2024
Ganjar dan Mahfud MD Ajukan Gugatan ke MK, Minta Diskualifikasi Pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden 2024
news.literasihukum.com/ganjar-dan-mahfud-md-ajukan-gugatan-ke-mk
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dar...
Berita
• 01 Aug 2025
DPR Restui Abolisi Tom Lembong dan Amnesti 1.116 Terpidana, Termasuk Hasto Kristiyanto
news.literasihukum.com/dpr-restui-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-1116-terpidana
Jakarta, Literasi Hukum — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dua permohonan Presiden Prabowo Subianto: pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti bagi...
Berita
• 24 Jul 2025
Kasus Tentara Bayaran di Rusia, Menkum: Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan
news.literasihukum.com/kasus-tentara-bayaran-di-rusia-otomatis-kehilangan-kewarganegaraan
JAKARTA, Literasi Hukum – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan dinas militer negara lain...
Berita
• 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
…gatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
Berita
• 06 Jan 2026
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
Berita
• 26 Feb 2026
Pengemudi Calya Tabrak Pengendara Motor Di Gunung Sahari, Polisi Amankan
news.literasihukum.com/pengemudi-calya-tabrak-pengendara-motor-di-gunung-sahari-polisi-amankan
…ng Sahari. Polisi amankan pelaku, lakukan tes urine, dalami motif dan potensi pelanggaran hukum.
Berita
• 12 Jan 2026
AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan
news.literasihukum.com/as-tarik-diri-66-organisasi-internasional-entitas-pbb
Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…
Berita
• 12 Jan 2026
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
news.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.
Berita
• 05 Jan 2026
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Pasang Iklan