Menampilkan 171–180 dari 200 hasil
· ~111ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 19 Mar 2024
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung
news.literasihukum.com/gubernur-jakarta-tetap-dipilih-langsung
Setelah melalui perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...
Berita
• 03 May 2026
Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI
news.literasihukum.com/caveat-emptor-caveat-venditor-uu-pdp-ri
Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
Berita
• 08 Jan 2026
Babak Baru Peradilan Pidana: Dinamika Satu Pekan Implementasi KUHP Nasional
news.literasihukum.com/satu-pekan-implementasi-kuhp-nasional-uu-1-2023
Analisis satu pekan pemberlakuan penuh UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak hukum, dan kesiapan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).
Berita
• 22 Apr 2026
Resmi Tersangka, Ibu Muda Pemaki Pemotor di Mojokerto Ternyata Residivis
news.literasihukum.com/ibu-muda-maki-pemotor-mojokerto-ditetapkan-tersangka
Polisi menetapkan IM (28), ibu muda yang memaki pemotor dan menoyor anak di Mojokerto, sebagai tersangka. Pelaku tercatat sebagai residivis kasus pencurian.
Berita
• 24 Feb 2026
DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset
news.literasihukum.com/dpr-susun-naskah-akademik-ruu-perampasan-aset
…akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dengan syarat tertentu.
Berita
• 06 Jan 2026
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
Berita
• 06 Mar 2026
PN Jakarta Pusat Vonis Bebas Delpedro Marhaen Dalam Perkara Hasutan Demo 2025
news.literasihukum.com/pn-jakarta-pusat-vonis-bebas-delpedro-marhaen-dalam-perkara-hasutan-demo-2025
Majelis hakim PN Jakarta Pusat memvonis bebas Delpedro Marhaen dkk dari dakwaan penghasutan demo karena jaksa gagal membuktikan unsur berita bohong.
Berita
• 15 Mar 2024
Eksepsi Ditolak! Sidang Pidana Pemilu PPLN Kuala Lumpur Lanjut ke Pembuktian
news.literasihukum.com/eksepsi-ditolak-sidang-pidana-pemilu
…Negeri Jakarta Pusat telah menolak keberatan yang diajukan oleh dua terdakwa dalam sidang pidana pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua terdakwa tersebut merupak...
Berita
• 22 Apr 2026
KPK Ungkap Fenomena Circle Koruptor Penampung Uang Haram
news.literasihukum.com/fenomena-circle-koruptor-penampung-uang-haram-kpk
KPK menyoroti fenomena koruptor yang memanfaatkan circle terdekat, dari keluarga hingga selingkuhan, sebagai instrumen pencucian uang (layering) hasil kejahatan.
Berita
• 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.