Menampilkan 171180 dari 200 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 14 Mar 2026
Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Penyerangan Aktivis Kontras Andrie Yunus
news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-desak-polisi-usut-tuntas-penyerangan-aktivis-kontras-andrie-yunus
…i usut tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS. Korban alami luka bakar serius. Jaminan keamanan pembela HAM?
Berita • 16 Sep 2025
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
Berita • 15 Apr 2026
Polisi Tangkap 12 Anggota Kelompok Bermotor Terkait Pembacokan dan Begal di Cimahi
news.literasihukum.com/polisi-tangkap-12-anggota-kelompok-bermotor-terkait-pembacokan-dan-begal-di-cimahi
…bacokan dan begal terhadap seorang pengendara di Cimahi. Korban mengalami luka serius dan kehilangan telepon seluler.
Berita • 06 Jan 2026
KPK Dalami Aliran Uang “Ijon Proyek” Bekasi, Periksa Eks Sekdis dan Buka Opsi Panggil Pihak Lain
news.literasihukum.com/kpk-dalami-aliran-uang-ijon-proyek-bekasi
KPK memeriksa eks Sekdis CKTR Bekasi Beni Saputra untuk menelusuri aliran uang dari tersangka kasus ijon proyek. KPK juga membuka opsi memanggil pihak lain, termasuk Rieke Diah Pitaloka jika keterangannya dibutuhkan.
Berita • 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Berita • 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Materi Hukum • 05 May 2026
Helm Hilang di Parkiran, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
literasihukum.com/helm-hilang-di-parkiran-siapa-yang-harus-bertanggung-jawab
Artikel ini membahas terkait dasar hukum dan bentuk pertanggungjawaban jika barang/helm yang dititipkan di tempat parkir hilang.
Berita • 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Berita • 12 Jan 2026
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
news.literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.
Berita • 06 Mar 2026
Anies: Serangan AS-Israel ke Iran Jadi Momentum Indonesia Keluar dari BoP
news.literasihukum.com/anies-serangan-as-israel-ke-iran-momentum-indonesia-keluar-dari-bop
Anies Baswedan menilai serangan AS-Israel ke Iran menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan politik bebas aktif.
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.