Menampilkan 161–170 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Tindak pidana perjudian
literasihukum.com/kamus-hukum/694/tindak-pidana-perjudian
…rbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait perjudian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perjudian berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hukum Pidana Rujukan um…
Kamus Hukum
Tindak pidana perusakan barang
literasihukum.com/kamus-hukum/687/tindak-pidana-perusakan-barang
…yang dilarang dan diancam pidana terkait perusakan barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perusakan barang berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hukum Pidana Ruj…
Kamus Hukum
Tindak pidana perzinahan
literasihukum.com/kamus-hukum/698/tindak-pidana-perzinahan
…buatan yang dilarang dan diancam pidana terkait perzinahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perzinahan berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hukum Pidana Rujukan u…
Kamus Hukum
TPPU
literasihukum.com/kamus-hukum/386/tppu
TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang: kejahatan menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana. Contoh: Dalam pembahasan hukum pidana, istilah “TPPU” sering digunakan. Hukum Pidana Rujukan umum: KUHP dan doktrin hukum pidana
Berita
• 19 Mar 2024
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung
news.literasihukum.com/gubernur-jakarta-tetap-dipilih-langsung
Setelah melalui perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...
Berita
• 24 Jan 2026
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Dari Kepala DPMPTSP Kota Madiun Dalam Kasus Pemerasan CSR
news.literasihukum.com/kpk-sita-uang-tunai-ratusan-juta-dari-kepala-dpmptsp-kota-madiun-dalam-kasus-pemerasan-csr
KPK menyita uang tunai dan dokumen dari Kepala DPMPTSP Madiun terkait kasus pemerasan CSR dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota nonaktif Maidi.
Berita
• 17 May 2024
DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan
news.literasihukum.com/dpr-abaikan-masukan-publik-revisi-uu-mk
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
Berita
• 14 Apr 2026
Komisi IV Libatkan Akademisi, Revisi UU Peternakan Didorong Lebih Adaptif
news.literasihukum.com/revisi-uu-peternakan-dpr-libatkan-akademisi-untuk-kebijakan-adaptif
Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada peternak serta ketahanan pangan nasional.
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita
• 19 Jan 2026
Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres
news.literasihukum.com/komisi-ii-dpr-pastikan-ruu-pemilu-tak-ubah-mekanisme-pilpres
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.