Menampilkan 161–170 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024
Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...
Berita
• 05 Feb 2024
DKPP Sanksi Ketua KPU Terkait Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka
news.literasihukum.com/dkpp-sanksi-ketua-kpu-terkait-pendaftaran-gibran
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, pada Senin (5/2/2024).
Materi Hukum
• 20 Apr 2026
Strategi Pledoi Elite: Teknik Menang Perkara di Pengadilan
literasihukum.com/strategi-pledoi-elite-menang-perkara-pengadilan
…nik litigasi, dan konstruksi pembelaan berlapis untuk memenangkan perkara di pengadilan secara sistematis dan berbasis hukum.
Materi Hukum
• 14 Feb 2026
Barang Titipan Tidak Dikembalikan: Pasal Penggelapan KUHP Baru & Ancaman Hukuman
literasihukum.com/barang-titipan-tidak-dikembalikan-pasal-penggelapan-kuhp-baru-ancaman-hukuman
Barang dititipkan atau dipinjamkan tapi tidak dikembalikan? Simak penjelasan penggelapan di KUHP Baru: pasal, syarat penggelapan ringan, bentuk yang lebih berat karena hubungan kerja, serta catatan jika pelaku keluarga/pasangan.
Berita
• 05 Apr 2026
Kejagung Tarik Kajari Karo dan Jajarannya usai Polemik Perkara Amsal Sitepu
news.literasihukum.com/kejagung-tarik-kajari-karo-usai-polemik-perkara-amsal-sitepu
Kejaksaan Agung menarik Kajari Karo, Kasi Pidsus, dan para jaksa penuntut umum penangan perkara Amsal Sitepu untuk klarifikasi dan eksaminasi internal.
Berita
• 20 Mar 2024
MK Terapkan Aturan Ketat Jelang Sengketa Pemilu: Pegawai Dilarang Terima Hadiah
news.literasihukum.com/mk-terapkan-aturan-ketat-jelang-sengketa-pemilu
Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi, menegaskan kepada staf MK, terutama yang terlibat dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan umum, untuk tidak menerima hadiah atau janji apa pun, termasuk par...
Berita
• 12 Jun 2024
MK Diskualifikasi Caleg Golkar Erick Hendrawan Septian Putra
news.literasihukum.com/mk-diskualifikasi-caleg-golkar-erick
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi calon anggota legislatif dari Partai Golkar, Erick Hendrawan Septian Putra, yang merupakan mantan terpidana dan belum melewati masa jeda 5 t...
Berita
• 01 Jan 2026
Tersangka Kasus Kekerasan Nenek Elina Bertambah, Kejati Jatim Siapkan JPU
news.literasihukum.com/tersangka-kekerasan-nenek-elina-bertambah-kejati-jatim-siapan-jpu
Polda Jatim menetapkan tersangka ketiga kasus kekerasan terhadap Nenek Elina, sementara Kejati Jatim menunjuk jaksa penuntut umum.
Berita
• 28 Feb 2024
Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Helmut Hermawan, Penyuap Eddy Hiariej
news.literasihukum.com/hakim-kabulkan-praperadilan-helmut-hermawan
Jakarta, Literasi Hukum - Setelah Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibebaskan dari status tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap, kini Direktur Utama PT Citra Lampia Mand...
Berita
• 08 Jan 2026
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.