Jimly Asshiddiqie kritik mekanisme DPR dalam pengisian hakim MK. Soroti potensi gangguan independensi kehakiman dan masalah etik.

Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

…au menarik konten jika ditemukan kekeliruan atau terdapat informasi baru yang relevan. 3) Opini penulis dan konten kontribusi Artikel opini/pendapat merupakan tanggung jawab penulis masing-masing dan tidak selalu mencerminkan pandangan reda…

…ta informasi yang Anda tampilkan di halaman penulis. Data konten: naskah yang Anda kirim (opini/berita/materi hukum/ruang publik), revisi, status review, dan metadata publikasi. Data komunikasi: pesan melalui formulir kontak, laporan koreks…

…), gambar, audio, video, dan data terkait. Kontributor: Pengguna yang mengirimkan konten (opini, berita, materi hukum, atau ruang publik). 2) Ketentuan umum penggunaan Anda wajib menggunakan Situs secara wajar, bertanggung jawab, dan tidak…

…fallback. Prinsip umum Akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Memisahkan fakta dan opini; menghindari judul yang menyesatkan. Menghormati privasi serta melindungi kelompok rentan dan korban. Sumber dan verifikasi Mengutamakan verifik…

…ang lingkup Pedoman ini berlaku untuk seluruh kanal publikasi di situs, termasuk artikel, opini, dan halaman statis. Konten pengguna (komentar/kiriman) tunduk pada moderasi sesuai kebijakan yang berlaku. 2. Akurasi, verifikasi, dan keberimb…