Hasil Pencarian: otonomi daerah

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2014 • 14 Jul 2026

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/13460/perubahan-kedua-atas-peraturan-daerah-nomor-2-tahun-1982-tentang-perusahaan-daerah-pembangunan-sarana-jaya-daerah-khusus-ibu-kota-jakarta

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011 • 20 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

literasihukum.com/peraturan/14380/pencabutan-peraturan-daerah-kota-bogor-dan-pasal-pasal-tentang-retribusi-daerah-yang-tidak-terkait-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Da…

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 13 · Tahun 1992

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

literasihukum.com/peraturan/1851/organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-wilayahdaerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-dan-organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 1992 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2013

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/950/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-maros-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-bendahara-umum-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah

…n Maros Nomor 29 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KER…

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2010

Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah Selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

literasihukum.com/peraturan/14310/pencabutan-beberapa-peraturan-daerah-kabupaten-kudus-tentang-retribusi-daerah-selain-yang-diatur-dalam-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah Selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 1995

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

literasihukum.com/peraturan/2163/perubahan-pertama-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang-nomor-4-tahun-1990-tentang-kedudukan-keuangan-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Ra…

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 1990

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

literasihukum.com/peraturan/3829/susunan-organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-wilayah-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang-dan-sekretariat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingka…

Materi Hukum • 22 Feb 2024

Jaksa dan Penuntut Umum: Apa Bedanya? Penjelasan Lengkap

literasihukum.com/jaksa-dan-penuntut-umum-apa-bedanya

Artikel ini membahas tentang peran penting jaksa dan penuntut umum dalam sistem peradilan di Indonesia.

Materi Hukum • 20 Mar 2024

Hak-Hak Dasar Penyewa Rumah dan Kos: Panduan Singkat

literasihukum.com/hak-hak-dasar-penyewa-rumah-dan-kos

Pahami hak-hak Anda sebagai penyewa rumah atau kos! Panduan singkat ini menjelaskan hak-hak dasar Anda, seperti kesepakatan sewa yang jelas, hunian layak huni, privasi, dan keamanan. Dapatkan informas...

Berita • 24 Jan 2026

Bupati Sleman Harda Kiswaya Bersaksi dalam Sidang Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata

news.literasihukum.com/bupati-sleman-harda-kiswaya-bersaksi-dalam-sidang-dugaan-korupsi-dana-hibah-pariwisata

Sidang dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata 2020 di Sleman menghadirkan saksi dan terdakwa dengan fokus pada Surat Edaran dan dampak hukum Pilkada.