Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 15 Sep 2025

Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim

news.literasihukum.com/reformasi-polri-lbh-masyarakat-desak-keterlibatan-ahli-dan-penguatan-landasan-hukum-tim

…yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.

Berita • 20 Aug 2025

Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-uji-kelayakan-inosentius-samsul-sebagai-calon-hakim-mk-pengganti-arief-hidayat

JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius Samsul pada Rabu (20/8/2025). Inosentius diajukan sebagai calon haki...

Berita • 02 May 2026

May Day 2026: Perpres 27/2026 dan Risiko Legal Evasion Ojol

news.literasihukum.com/may-day-2026-perpres-272026-dan-risiko-legal-evasion-ojol

Aksi May Day 2026 menyorot Perpres 27/2026 soal batas potongan aplikator 8%. Pakar mengingatkan risiko legal evasion dan efek domino pajak.

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Berita • 04 Aug 2023

Korupsi Dugaan Suap Kabasarnas 2021-2023: Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota Militer

news.literasihukum.com/kasus-suap-korupsi-kabasarnas

Baca artikel berita terkini tentang kasus korupsi dugaan suap yang menyeret kabasarnas dan Koordinator Administrasi militer periode 2021-2023

Berita • 26 Mar 2024

Anies-Muhaimin Hadir Langsung di Sidang Perdana MK: Bacakan Kalimat Pembuka

news.literasihukum.com/anies-muhaimin-hadir-langsung-di-sidang-perdana

Jakarta, Literasi Hukum - Anies-Muhaimin dijadwalkan untuk menghadiri sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (27/3/2024). Mereka...

Berita • 25 Jul 2025

Tragedi Syukuran Putra Gubernur Jawa Barat di Garut: 3 Tewas, Publik Desak Proses Hukum Adil

news.literasihukum.com/tragedi-syukuran-putra-gubernur-jabar-garut-3-tewas-proses-hukum-adil

BANDUNG, Literasi Hukum — Kepolisian masih mendalami tragedi dalam acara syukuran pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Pendopo Kabupaten Garut pada Jumat (18/7/2025). Peristiwa yang...

Berita • 19 Jan 2026

Kuasa Hukum Adly Fairuz Bantah Pengakuan Jenderal di Kasus Penipuan

news.literasihukum.com/kuasa-hukum-adly-fairuz-bantah-pengakuan-jenderal-di-kasus-penipuan

Kuasa hukum Adly Fairuz membantah tuduhan pengakuan jenderal dalam kasus gugatan perdata penipuan pengurusan calon taruna Akpol.