Menampilkan 151–156 dari 156 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 20 Jan 2026
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
news.literasihukum.com/mk-perkuat-perlindungan-hukum-wartawan-dari-kriminalisasi
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
Materi Hukum
• 16 Apr 2026
Sejarah Hukum terhadap Relasi Manusia dengan Alam
literasihukum.com/sejarah-hukum-terhadap-relasi-manusia-dengan-alam
Relasi antara manusia dan alam bukan sekadar hubungan faktual, melainkan konstruksi makna yang membentuk cara manusia memahami dan mengaturnya melalui hukum. Dari sinilah hukum lahir sebagai cerminan nilai, sekaligus penentu posisi manusia…
Berita
• 13 Apr 2026
Viral Sopir Bajaj Dipalak di Tanah Abang, Polisi Selidiki dan Buru Pelaku
news.literasihukum.com/polisi-buru-terduga-pelaku-pemalakan-sopir-bajaj-di-tanah-abang
Video viral menunjukkan dugaan pemalakan terhadap seorang sopir bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi kini tengah memburu pelaku.
Berita
• 08 Apr 2026
4 Prajurit Denma BAIS TNI Tersangka Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditur Militer
news.literasihukum.com/4-prajurit-denma-bais-tni-tersangka-penyiraman-air-keras-andrie-yunus-dilimpahkan-ke-oditur-militer
Puspom TNI melimpahkan berkas empat prajurit Denma BAIS TNI tersangka penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk proses penuntutan.
Berita
• 01 Apr 2026
TNI Surati LPSK, Minta Izin Periksa Andrie Yunus dalam Kasus Penyiraman Air Keras
news.literasihukum.com/tni-surati-lpsk-minta-izin-periksa-andrie-yunus-dalam-kasus-penyiraman-air-keras
TNI kirim surat ke LPSK untuk izin periksa Andrie Yunus terkait kasus penyiraman air keras. Pemeriksaan penting dalam proses peradilan militer.
Editorial
• 31 Mar 2026
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
