Menampilkan 141–150 dari 166 hasil
· ~67ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 18 Sep 2025
MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang
news.literasihukum.com/mk-pembentuk-uu-perlu-tinjau-ulang-batas-wilayah-kota-bontang
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.
Berita
• 25 Dec 2025
Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi
news.literasihukum.com/kejagung-pamerkan-6-triliun-uang-hasil-penindakan-korupsi
Kejagung sita Rp6,6 T aset korupsi. Prabowo: Lawan Serakahnomics!
Berita
• 22 Sep 2025
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
news.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…
Berita
• 12 Jan 2026
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
news.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.
Berita
• 06 Jan 2026
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
Berita
• 05 Jan 2026
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Berita
• 20 Mar 2026
Sejumlah Pejabat Tak Gelar Open House Lebaran, Dasco Termasuk
news.literasihukum.com/sejumlah-pejabat-tak-gelar-open-house-lebaran
Sejumlah pejabat negara disebut tidak akan menggelar open house Lebaran 2026, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seiring imbauan Istana agar perayaan tidak berlebihan.
Berita
• 20 Jan 2026
MK Tolak Gugatan UU LLAJ, Tekankan Perbaikan Jalan Rusak
news.literasihukum.com/mk-tolak-gugatan-uu-llaj-tekankan-perbaikan-jalan-rusak
MK ingatkan pemerintah prioritaskan anggaran preservasi jalan dan perbaiki jalan rusak demi keselamatan pengguna jalan. Putusan MK No.
Berita
• 11 Feb 2026
Polisi Hentikan Penyelidikan Kematian Siswa SD di Ngada, NTT
news.literasihukum.com/polisi-hentikan-penyelidikan-kematian-siswa-sd-di-ngada-ntt
Polres Ngada hentikan penyelidikan kasus siswa SD tewas di NTT. Tak ada unsur pidana, keluarga & sekolah bantah bullying. UPTD PPA dilibatkan.