Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 15 Sep 2025

Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim

news.literasihukum.com/reformasi-polri-lbh-masyarakat-desak-keterlibatan-ahli-dan-penguatan-landasan-hukum-tim

…yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.

Kamus Hukum

Pajak sanksi pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/1842/pajak-sanksi-pajak

Pajak sanksi pajak Istilah perpajakan yang berkaitan dengan sanksi pajak serta akibat hukumnya. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Pajak sanksi pajak: Istilah ini dipakai untuk menilai subjek, objek, tarif, administrasi, dan sanksi perpajakan. S…

Kamus Hukum

Penghapusan sanksi

literasihukum.com/kamus-hukum/1188/penghapusan-sanksi

Penghapusan sanksi Fasilitas administrasi untuk menghapus sanksi dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan. Contoh: Wajib pajak perlu memahami penghapusan sanksi agar patuh dan menghindari sanksi. Hukum Pajak Rujukan umum: ketentuan perpajaka…

Kamus Hukum

Sanksi bunga pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/1187/sanksi-bunga-pajak

Sanksi bunga pajak Sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran pajak. Contoh: Wajib pajak perlu memahami sanksi bunga pajak agar patuh dan menghindari sanksi. Hukum Pajak Rujukan umum: ketentuan…

Kamus Hukum

Sengketa pajak sanksi pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/2890/sengketa-pajak-sanksi-pajak

Sengketa pajak sanksi pajak Perselisihan hukum antara wajib pajak dan otoritas berkaitan dengan pajak sanksi pajak. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Sengketa pajak sanksi pajak: Sengketa pajak biasanya berkaitan dengan penetapan, penagihan, re…

Berita • 16 Apr 2026

19 Kuasa Hukum PB XIV Purbaya Mundur, Posisi di Keraton Dievaluasi

news.literasihukum.com/tim-hukum-pb-xiv-purbaya-pertimbangkan-evaluasi-posisi-di-bebadan-keraton-solo

Sebanyak 19 kuasa hukum PB XIV Purbaya mundur dari gugatan di PN Solo karena beda prinsip pembelaan. Posisi struktural di bebadan Keraton Solo turut dievaluasi.

Berita • 20 Aug 2025

Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-uji-kelayakan-inosentius-samsul-sebagai-calon-hakim-mk-pengganti-arief-hidayat

JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius Samsul pada Rabu (20/8/2025). Inosentius diajukan sebagai calon haki...

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.