Menampilkan 141–150 dari 200 hasil
· ~153ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 20 Jan 2026
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional
…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Berita
• 15 Sep 2025
Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim
news.literasihukum.com/reformasi-polri-lbh-masyarakat-desak-keterlibatan-ahli-dan-penguatan-landasan-hukum-tim
…yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.
Berita
• 16 Apr 2026
19 Kuasa Hukum PB XIV Purbaya Mundur, Posisi di Keraton Dievaluasi
news.literasihukum.com/tim-hukum-pb-xiv-purbaya-pertimbangkan-evaluasi-posisi-di-bebadan-keraton-solo
Sebanyak 19 kuasa hukum PB XIV Purbaya mundur dari gugatan di PN Solo karena beda prinsip pembelaan. Posisi struktural di bebadan Keraton Solo turut dievaluasi.
Berita
• 20 Aug 2025
Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-uji-kelayakan-inosentius-samsul-sebagai-calon-hakim-mk-pengganti-arief-hidayat
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius Samsul pada Rabu (20/8/2025). Inosentius diajukan sebagai calon haki...
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
Berita
• 02 Mar 2026
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Berita
• 26 Mar 2024
Anies-Muhaimin Hadir Langsung di Sidang Perdana MK: Bacakan Kalimat Pembuka
news.literasihukum.com/anies-muhaimin-hadir-langsung-di-sidang-perdana
Jakarta, Literasi Hukum - Anies-Muhaimin dijadwalkan untuk menghadiri sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (27/3/2024). Mereka...
Berita
• 25 Jul 2025
Tragedi Syukuran Putra Gubernur Jawa Barat di Garut: 3 Tewas, Publik Desak Proses Hukum Adil
news.literasihukum.com/tragedi-syukuran-putra-gubernur-jabar-garut-3-tewas-proses-hukum-adil
BANDUNG, Literasi Hukum — Kepolisian masih mendalami tragedi dalam acara syukuran pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Pendopo Kabupaten Garut pada Jumat (18/7/2025). Peristiwa yang...
Berita
• 19 Jan 2026
Kantor DJP Digeledah KPK, Menkeu Purbaya Minta Publik Ikuti Proses Hukum
news.literasihukum.com/kantor-djp-digeledah-kpk-menkeu-purbaya-minta-publik-ikuti-proses-hukum
…PK geledah kantor DJP terkait dugaan suap pajak, Menkeu Purbaya minta publik ikuti proses hukum dan DJP siap kooperatif.
Berita
• 22 Jul 2025
Klarifikasi Hashim Djojohadikusumo Terkait Kasus Korupsi Riza Chalid
news.literasihukum.com/klarifikasi-hashim-djojohadikusumo-terkait-kasus-korupsi-riza-chalid
Jakarta, Literasi Hukum - Pengusaha Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan klarifikasi hukum mengenai posisinya. Langkah ini ia ambil terkait penyidikan kasus korupsi impor minyak oleh Kejaksaan Agung. S...