Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 · Tahun 2018 • 13 Jul 2026

Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang

literasihukum.com/peraturan/8551/pengecualian-kewajiban-menyusun-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-untuk-usaha-danatau-kegiatan-yang-berlokasi-di-daerah-kabupatenkota-yang-telah-memiliki-rencana-detail-tata-ruang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/K…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 4 · Tahun 1958

Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)

literasihukum.com/peraturan/15577/gaji-biaya-perjalanan-biaya-penginapan-dan-lain-lain-tunjangan-bagi-pejabat-yang-menjalankan-pekerjaan-jabatan-presiden-sebagai-yang-dimaksud-dalam-undang-undang-no-29-tahun-1957-lembaran-negara-1957-no-1

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1958 tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lemb…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 24 · Tahun 2025

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

literasihukum.com/peraturan/14696/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-badan-meteorologi-klimatologi-dan-geofisika

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 1 · Tahun 2025

Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

literasihukum.com/peraturan/14833/jenis-dan-tarif-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-kementerian-kelautan-dan-perikanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 73 · Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

literasihukum.com/peraturan/15123/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-badan-pengawas-obat-dan-makanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 98 · Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional

literasihukum.com/peraturan/14904/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertahanan-nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 105 · Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

literasihukum.com/peraturan/14899/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-yang-berlaku-pada-kementerian-desa-dan-pembangunan-daerah-tertinggal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1955

Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

literasihukum.com/peraturan/15877/larangan-untuk-mengumpulkan-uang-logam-yang-sah-dan-memperhitungkan-agio-pada-waktu-penukaran-alat-alat-pembayaran-yang-sah

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 2 · Tahun 1945

Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar

literasihukum.com/peraturan/15563/masih-tetap-berlakunya-segala-badan-badan-negara-dan-peraturan-peraturan-yang-ada-sampai-berdirinya-negara-republik-indonesia-pada-tanggal-17-agustus-1945-selama-belum-diadakan-yang-baru-menurut-undang-undang-dasar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan yang Baru…

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 2 · Tahun 1954

Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

literasihukum.com/peraturan/15896/mencabut-sifat-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah-dari-uang-kertas-pemerintah-yang-dikeluarkan-sebelum-penyerahan-kedaulatan

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan