Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 16 · Tahun 2015 • 15 Jul 2026

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15481/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia

…entang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Materi Hukum • 26 May 2024

Ketentuan hukum terkait Pemberian Hak Lisensi terhadap Rahasia Dagang Melalui Perjanjian

literasihukum.com/pemberian-hak-lisensi-terhadap-rahasia-dagang

Artikel ini membahas mengenai ketentuan hukum terkait pemberian hak lisensi terhadap rahasia dagang melalui perjanjian

Berita • 27 Mar 2024

Gugatan Ganjar-Mahfud ke MK: Menjaga Kewarasan dan Masa Depan Demokrasi

news.literasihukum.com/gugatan-ganjar-mahfud-ke-mk

…um ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kestabilan dan aspirasi masyarakat akan Indonesia yang...

Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 1 · Tahun 2023 • 09 Jun 2026

Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/10689/naskah-dinas-dan-tata-persuratan-dinas-di-lingkungan-kepolisian-negara-republik-indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berita • 01 Apr 2026

Indonesia di DK PBB Desak Investigasi Kematian 3 Prajurit TNI UNIFIL, Tolak Dalih Sepihak Israel

news.literasihukum.com/indonesia-di-dk-pbb-desak-investigasi-kematian-3-prajurit-tni-unifil-tolak-dalih-sepihak-israel

Indonesia desak investigasi PBB atas kematian 3 prajurit TNI di Lebanon. Penolakan dalih Israel, tekankan hukum humaniter internasional.

Opini • 03 Dec 2025

Dilema Diplomasi Prabowo: Solusi Dua Negara dan Benturan Konstitusi

literasihukum.com/dilema-diplomasi-prabowo-israel-palestina-konstitusi

…g Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia terkait konflik Palestina dan Israel

Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2023 • 05 Jul 2026

Penyesuaian Lulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasan Dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Dan Sekolah Staf Dan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/10686/penyesuaian-lulusan-program-pendidikan-strata-dua-dan-strata-tiga-kedinasan-dengan-lulusan-sekolah-staf-dan-pimpinan-menengah-dan-sekolah-staf-dan-pimpinan-tinggi-di-lingkungan-kepolisian-negara-republik-indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Lulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasan Dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Dan Sekolah Staf Dan Pimpinan Tin…

Peraturan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia · No. 43 · Tahun 2025 • 26 Jun 2026

Satu Data Tentara Nasional Indonesia

literasihukum.com/peraturan/5753/satu-data-tentara-nasional-indonesia

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Satu Data Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2025 • 31 Jul 2026

Manajemen Talenta Kepolisian Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/6127/manajemen-talenta-kepolisian-negara-republik-indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berita • 18 Mar 2024

MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta

news.literasihukum.com/mk-sidang-daring-caleg-tak-perlu-ke-jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.