Menampilkan 131–140 dari 200 hasil
· ~123ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 01 Jan 2026
Vonis Kasus Prada Lucky: 22 Prajurit TNI AD Dipecat dan Dipenjara
news.literasihukum.com/vonis-kasus-prada-lucky-22-prajurit-dipecat-dipenjarakan
Pengadilan Militer III-15 Kupang memvonis 22 prajurit TNI AD dalam kasus tewasnya Prada Lucky: penjara di bawah 10 tahun, dipecat, dan restitusi.
Berita
• 03 Mar 2024
Kasus Firli Bahuri Mandek, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Desak Penahanan dan Penyelesaian
news.literasihukum.com/desak-firli-bahuri-ditahan-dan-dituntaskan
Penanganan kasus yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi oleh Polda Metro Jaya dianggap berjalan d...
Berita
• 08 Nov 2025
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Berita
• 27 Feb 2026
Korupsi Minyak Mentah Pertamina: 5 Terdakwa Divonis 9-13 Tahun Penjara
news.literasihukum.com/korupsi-minyak-mentah-pertamina-5-terdakwa-divonis-9-13-tahun-penjara
Lima terdakwa korupsi minyak mentah Pertamina divonis 9–13 tahun penjara. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Vonis Tipikor Jakarta.
Berita
• 15 Apr 2026
Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara
news.literasihukum.com/baleg-dpr-bahas-putusan-mk-terkait-kewenangan-bpk-dalam-penghitungan-kerugian-negara
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 75 · Tahun 2022
• 11 Apr 2022
Tata Cara Kerja Sama di Kementerian Dalam Negeri
literasihukum.com/peraturan/18730/tata-cara-kerja-sama-di-kementerian-dalam-negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama di Kementerian Dalam Negeri
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 83 · Tahun 2022
• 12 Sep 2022
Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/18727/kode-klasifikasi-arsip-di-lingkungan-kementerian-dalam-negeri-dan-pemerintah-daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 13 · Tahun 2023
• 11 Sep 2023
Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
literasihukum.com/peraturan/17861/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-negeri-sipil-lulusan-sekolah-kedinasan-institut-pemerintahan-dalam-negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 18 · Tahun 2023
• 08 Nov 2023
Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024
literasihukum.com/peraturan/17856/penyelenggaraan-dekonsentrasi-dan-tugas-pembantuan-lingkup-kementerian-dalam-negeri-tahun-anggaran-2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 3 · Tahun 2024
• 17 Apr 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
literasihukum.com/peraturan/16090/perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-1-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa