Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

literasihukum.com/en/open-legal-policy-understanding-the-authority-of-lawmakers-in-indonesia

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.

Materi Hukum • 07 Feb 2024

Menggali Makna Demokrasi

literasihukum.com/en/unearthing-the-meaning-of-democracy

Artikel ini membahas mengenai definisi, perkembangan, dan pantangannya demokrasi secara universal dan khusus di Indonesia.

Materi Hukum • 28 May 2024

Konsep Keadilan dan Teori-Teorinya

literasihukum.com/en/the-concept-of-justice-and-its-theories

…ajukan oleh beberapa pemikir terkenal, serta aplikasi praktisnya dalam konteks sosial dan politik.

Berita • 29 Feb 2024

Hak Angket Kecurangan Pilpres: Masinton PDI-P Dorong Langkah untuk Keadilan dan Demokrasi

news.literasihukum.com/en/inquiry-right-on-presidential-election-fraud-masinton-of-pdi-p-encourages-steps-for-justice-and-democracy

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, meyakini bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 akan diadakan di parleme...

Materi Hukum • 01 Apr 2024

Memahami Pentingnya Constitutional Complaint dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional

literasihukum.com/en/understanding-the-importance-of-constitutional-complaint-in-realizing-constitutional-justice

Artikel ini membahas definisi, prosedur, kasus penting, dan peran penting Constitutional Complaint dalam sistem hukum modern. Pelajari bagaimana mekanisme ini membantu melindungi demokrasi, hak asasi...

Berita • 16 May 2024

KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah

news.literasihukum.com/en/the-general-elections-commission-denies-pdi-ps-lawsuit-regarding-the-2024-election-results-in-central-sulawesi

KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.

Berita • 12 Feb 2024

Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

news.literasihukum.com/en/dirty-vote-a-documentary-film-exposing-the-2024-election-fraud

Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...

Berita • 08 Jan 2026

Sejarah Baru: MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara karena Politik Uang Terstruktur

news.literasihukum.com/en/a-new-chapter-the-constitutional-court-disqualifies-all-candidates-in-the-north-barito-regional-election-due-to-structured-money-politics

…kasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat terbukti melakukan politik uang masif. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) total

Berita • 19 Jul 2025

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Mulai 2029, Sistem Lima Kotak Berakhir

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-decides-that-national-and-regional-elections-will-be-separated-starting-in-2029-the-five-ballot-system-ends

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengubah sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dengan memisahkan antara pemilihan tingkat nasional dan daerah

Berita • 20 Mar 2026

Prabowo Isyaratkan Perang AS-Israel vs Iran Jadi Faktor Kuat Evaluasi BoP

news.literasihukum.com/en/prabowo-signals-us-israel-war-vs-iran-as-strong-factor-in-bop-evaluation

Presiden Prabowo mengisyaratkan perang AS-Israel melawan Iran menjadi faktor penting dalam evaluasi posisi Indonesia di Board of Peace atau BoP.