Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berita • 17 Feb 2023

Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?

news.literasihukum.com/langkah-hukum-deforestasi-di-papua

Artikel ini membahas mengenai Deforestasi di Papua yang berakibat terancamnya hak masyarakat ada di Papua. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil dalam persoalaan ini? yuk simak artikel berikut in...

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 69 · Tahun 2024 • 02 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

literasihukum.com/peraturan/16109/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-60-tahun-2017-tentang-penghasilan-dan-hak-hak-lain-kepala-perwakilan-ombudsman-republik-indonesia-di-daerah

…024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 25 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/15579/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan

…omor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2025 • 20 Jun 2026

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049

literasihukum.com/peraturan/12666/rencana-induk-pemajuan-pelindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-penyandang-disabilitas-tahun-2025-2049

…Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 68 · Tahun 1958 • 17 Jul 2026

Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

literasihukum.com/peraturan/15918/persetujuan-konvensi-hak-hak-politik-kaum-wanita

Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 100 · Tahun 2011

Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah

literasihukum.com/peraturan/1650/penetapan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-terhadap-penggantian-nama-badan-hukum-pemegang-hak-atas-tanah

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah

Berita • 18 Mar 2024

MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta

news.literasihukum.com/mk-sidang-daring-caleg-tak-perlu-ke-jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.

Berita • 30 Apr 2024

Jasa Penagihan Hutang: Tips Memilih yang Terbaik

news.literasihukum.com/jasa-penagihan-hutang-tips-memilih-yang-terbaik

Apakah Anda sedang menghadapi masalah terkait dengan hutang, khususnya dikarenakan penagihan hutang yang sulit untuk dilakukan?

Berita • 03 May 2026

Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI

news.literasihukum.com/caveat-emptor-caveat-venditor-uu-pdp-ri

Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.