Menampilkan 121–130 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 03 May 2026
Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI
news.literasihukum.com/caveat-emptor-caveat-venditor-uu-pdp-ri
…caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
Kamus Hukum
Landas Kontinen
literasihukum.com/kamus-hukum/1763/landas-kontinen
…an tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alami wilayah daratan negara pantai sesuai hukum laut. Kategori: Hukum Internasional Contoh: Contoh: Istilah "Landas Kontinen" digunakan dalam konteks hukum internasional. Sumber: UNCLOS Rujuka…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer
Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2023
• 24 Jul 2026
Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
literasihukum.com/peraturan/18080/pencabutan-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2012-tentang-penerbitan-paspor-biasa-bagi-calon-tenaga-kerja-indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2025
• 14 Jul 2026
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/11875/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,…
Berita
• 26 Sep 2025
Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”
news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan
…ering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...
Berita
• 18 Feb 2023
Literasi Hukum Indonesia Merilis Layanan Informasi Loker Hukum
news.literasihukum.com/layanan-loker-literasi-hukum
Literasi Hukum - Sulitnya para lulusan hukum untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya menjadi salah satu masalah sosial yang perlu diatasi. Padahal, di sisi lain, banyak perus...
Berita
• 20 Jan 2026
MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum
news.literasihukum.com/mk-kolumnis-kontributor-lepas-dilindungi-hukum
MK tegaskan kolumnis & kontributor lepas tetap dilindungi hukum. Perlindungan via UU Pers jika penuhi syarat wartawan, atau UU lain terkait HAM.
Berita
• 17 Feb 2023
Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?
news.literasihukum.com/langkah-hukum-deforestasi-di-papua
…estasi di Papua yang berakibat terancamnya hak masyarakat ada di Papua. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil dalam persoalaan ini? yuk simak artikel berikut in...
Berita
• 08 Jan 2026
Babak Baru Peradilan Pidana: Dinamika Satu Pekan Implementasi KUHP Nasional
news.literasihukum.com/satu-pekan-implementasi-kuhp-nasional-uu-1-2023
…o. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak hukum, dan kesiapan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).