Menampilkan 111–120 dari 163 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 15 Sep 2025
Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim
news.literasihukum.com/reformasi-polri-lbh-masyarakat-desak-keterlibatan-ahli-dan-penguatan-landasan-hukum-tim
LBH Masyarakat mendesak agar tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.
Materi Hukum
• 15 Aug 2023
Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan
literasihukum.com/teori-negara-hukum-dan-teori-keadilan
Literasi Hukum - Jelajahi esensi Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan dalam artikel ini. Pelajari bagaimana konsep negara hukum menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam suatu negara, sementar...
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…
Berita
• 06 Mar 2026
Komisi Reformasi Polri Rampung, Laporan ke Prabowo Ditargetkan Sebelum Lebaran
news.literasihukum.com/komisi-reformasi-polri-rampung-laporan-ke-prabowo-sebelum-lebaran
Komisi Reformasi Polri menyelesaikan rekomendasi reformasi kelembagaan Polri dan menargetkan laporan kepada Presiden Prabowo sebelum Lebaran 2026. Reformasi diarahkan hingga 2029.
Berita
• 12 Jan 2026
AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan
news.literasihukum.com/as-tarik-diri-66-organisasi-internasional-entitas-pbb
Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…
Berita
• 13 Jan 2026
Prabowo Tegaskan Direksi BUMN Harus Berintegritas: Tak Siap Mengabdi, Silakan Mundur
news.literasihukum.com/prabowo-peringatkan-direksi-bumn-integritas-tata-kelola
Presiden Prabowo meminta direksi BUMN bekerja jujur dan berpihak pada publik. Ia menegaskan yang tidak sanggup mengabdi sebaiknya mundur.
Berita
• 01 Mar 2024
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
news.literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...
Berita
• 16 Apr 2026
KPK Panggil 5 Bos Travel Usut Korupsi Kuota Haji Eks Menag Yaqut
news.literasihukum.com/kpk-panggil-5-pimpinan-biro-perjalanan-terkait-kasus-korupsi-kuota-haji
KPK memeriksa lima direktur travel haji terkait dugaan korupsi dan gratifikasi pengalihan kuota haji tambahan yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Berita
• 16 Apr 2026
Bupati Tulungagung Terjaring OTT KPK Bersama 15 Orang
news.literasihukum.com/bupati-tulungagung-dan-15-orang-lainnya-terjaring-ott-kpk
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan 15 orang lainnya. Sejumlah uang tunai turut disita.
Berita
• 17 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly
news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold-3-catatan-penting-dari-prof-jimly
Putusan MK menghapus presidential threshold dalam Pilpres, membuka peluang bagi pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif. Simak catatan penting Prof Jimly dan pakar hukum lainnya!