Berita • 19 Jul 2025

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Mulai 2029, Sistem Lima Kotak Berakhir

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-decides-that-national-and-regional-elections-will-be-separated-starting-in-2029-the-five-ballot-system-ends

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengubah sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dengan memisahkan antara pemilihan tingkat nasional dan daerah

Berita • 17 Sep 2025

MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-to-decide-on-formal-review-of-tni-law-today-revisiting-the-constitutional-battle-of-public-participation

Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.

Materi Hukum • 27 Jul 2025

Sistem Presidensialisme dalam Panduan Environmental Ethics

literasihukum.com/en/presidentialism-system-in-the-environmental-ethics-guide

Kekuasaan yang tidak terikat pada batas etik ekologis, pada akhirnya, akan menjadi kekuasaan yang destruktif.

Berita • 15 Sep 2025

TNI dan Aktivis Ferry Irwandi Capai Kesepakatan Damai, Proses Hukum Dihentika

news.literasihukum.com/en/the-indonesian-national-armed-forces-and-activist-ferry-irwandi-reach-a-peaceful-agreement-legal-proceedings-halted

TNI dan aktivis Ferry Irwandi sepakat berdamai, menghentikan proses hukum dugaan pencemaran nama baik setelah menuai kritik dari pengamat militer

Berita • 17 Sep 2025

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

news.literasihukum.com/en/lbh-pers-states-minister-amrans-lawsuit-against-tempo-is-odd-and-ignores-the-press-law

LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/en/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Berita • 17 Jan 2026

Direktur CIA Temui Presiden Interim Venezuela di Caracas, Bahas Kerja Sama hingga Isu Narkotika

news.literasihukum.com/en/cia-director-meets-with-interim-president-of-venezuela-in-caracas-discussing-cooperation-and-narcotics-issues

Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) John Ratcliffe melakukan kunjungan ke Caracas dan bertemu Presiden interim Venezuela, Delcy Rodríguez.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/en/the-state-must-not-hide-behind-uniforms

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.