Menampilkan 101–110 dari 200 hasil
· ~142ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
…a Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kes…
Berita
• 17 Feb 2023
Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?
news.literasihukum.com/langkah-hukum-deforestasi-di-papua
Artikel ini membahas mengenai Deforestasi di Papua yang berakibat terancamnya hak masyarakat ada di Papua. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil dalam persoalaan ini? yuk simak artikel berikut in...
Berita
• 16 May 2024
KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah
news.literasihukum.com/kpu-bantah-gugatan-pdi-p-2024
KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 21 · Tahun 2024
• 03 Sep 2024
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK AIR TANAH, PENGURANGAN POKOK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
literasihukum.com/peraturan/11432/tata-cara-pemberian-keringanan-pokok-pajak-air-tanah-pengurangan-pokok-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-serta-pengurangan-dan-pembebasan-pokok-danatau-sanksi-administratif-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan
…i) Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2024 tentang TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK AIR TANAH, PENGURANGAN POKOK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUM…
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 5 · Tahun 2023
Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2018 Dan Tahun 2023, Dan Penghapusan Sanks! Administratif Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2022
literasihukum.com/peraturan/10770/pengurangan-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-sampai-dengan-tahun-2018-dan-tahun-2023-dan-penghapusan-sanks-administratif-denda-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-masa-pajak-sampai-dengan-tahun-2022
…un 2023 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2018 Dan Tahun 2023, Dan Penghapusan Sanks! Administratif Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Deng…
Berita
• 06 May 2024
KPU dan Golkar Bantah Dalil Gerinda mengenai Kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah
news.literasihukum.com/sidang-mk-kecurangan-pemilu-papua-tengah
…g kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah berlangsung, dengan KPU dan Golkar membantah klaim Gerindra.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 30 · Tahun 2024
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
literasihukum.com/peraturan/8218/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-bentuk-sinergi-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan
Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 30 Tahun 2024 tentang PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MIN…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2025
Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Antara Daerah dan Provinsi Dalam Implementasi Kebijakan Yang Berdampak Pada Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
literasihukum.com/peraturan/5953/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-bentuk-sinergi-antara-daerah-dan-provinsi-dalam-implementasi-kebijakan-yang-berdampak-pada-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Antara Daerah dan Provinsi Dalam Implementasi Kebijakan Yang Berdampak Pada Pemungutan Paj…
Berita
• 30 Apr 2024
Jasa Penagihan Hutang: Tips Memilih yang Terbaik
news.literasihukum.com/jasa-penagihan-hutang-tips-memilih-yang-terbaik
Apakah Anda sedang menghadapi masalah terkait dengan hutang, khususnya dikarenakan penagihan hutang yang sulit untuk dilakukan?
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 46 · Tahun 2024
• 29 Nov 2024
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
literasihukum.com/peraturan/3617/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-bentuk-sinergi-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 46 Tahun 2024 tentang PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN