Menampilkan 91–100 dari 200 hasil
· ~151ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 21 · Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/17905/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2021-tentang-jabatan-dan-kelas-jabatan-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…
Berita
• 30 Apr 2024
Jasa Penagihan Hutang: Tips Memilih yang Terbaik
news.literasihukum.com/jasa-penagihan-hutang-tips-memilih-yang-terbaik
Apakah Anda sedang menghadapi masalah terkait dengan hutang, khususnya dikarenakan penagihan hutang yang sulit untuk dilakukan?
Berita
• 28 Feb 2025
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia
news.literasihukum.com/fakultas-hukum-upn-veteran-jatim-dan-uitm-malaysia-gelar-kuliah-tamu-internasional-bahas-kontrak-konstruksi-indonesia-malaysia
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.
Berita
• 03 May 2026
Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI
news.literasihukum.com/caveat-emptor-caveat-venditor-uu-pdp-ri
…caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 168 · Tahun 2014
• 03 Nov 2014
Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga
literasihukum.com/peraturan/9422/pedoman-rukun-tetangga-dan-rukun-warga
…Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Berita
• 26 Sep 2025
Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”
news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan
…ering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2024
• 12 Sep 2024
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
literasihukum.com/peraturan/10692/perubahan-peraturan-bupati-kutai-timur-nomor-66-tahun-2023-tentang-besaran-penghasilan-tetap-dan-tunjangan-pemerintah-desa-tunjangan-kedudukan-badan-permusyawaratan-desa-tunjangan-rukun-tetangga-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-dan-lembaga-adat-desa
…UNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 47 · Tahun 2025
• 23 Sep 2025
Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga
literasihukum.com/peraturan/8314/pedoman-pemberian-bantuan-operasional-kelompok-pemberdayaan-kesejahteraan-keluarga-rukun-tetangga-dan-kelompok-pemberdayaan-kesejahteraan-keluarga-rukun-warga
…Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga
